TANGERANGNEWS.com- Organisasi relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi melaporkan politisi senior sekaligus pakar telematika Roy Suryo ke Bareskrim Polri.
Laporan ini dilayangkan setelah Roy Suryo menyebut bahwa akun Fufufafa 99% milik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal Pasbata Jokowi Budianto menjelaskan, laporan tersebut telah diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas).
Budianto menuntut agar Roy Suryo memberikan bukti atas pernyataannya dalam kurun waktu 1x24 jam.
"Karena ini membuat kita resah, gelisah," ujar Budianto saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat, 27 September 2024.
Menurut Budianto, di masa transisi pemerintahan, masyarakat seharusnya merasa tenang. Namun, pernyataan Roy Suryo dinilai telah menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Harusnya Bapak Jokowi landing dengan smooth, diganggu-ganggu dan juga Mas Gibran selaku Wakil Presiden yang sudah jelas dipilih oleh rakyat 58 persen," tegas Budianto.
Dalam laporannya, Pasbata Jokowi membawa sejumlah bukti, meskipun Budianto belum dapat mengungkapkan bukti tersebut secara detail kepada media.
Adapun bukti yang dia bawa di antaranya rekaman podcast di mana Roy Suryo mengemukakan tudingannya terkait akun Fufufafa.
Lebih lanjut, Budianto menyebut Roy Suryo telah melanggar pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran berita bohong.
"Ya, akun berita bohong pasal 27-28 ITE penyampaian berita-berita bohong yang dia hanya menduga-duga dia bilang 99 persen, nah buktinya mana?," katanya.
Diberitakan sebelumnya, akun Kaskus Fufufafa menjadi sorotan setelah sejumlah netizen mengaitkannya dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Akun tersebut diketahui mengunggah konten yang menghina sejumlah politisi, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta menyebarkan postingan yang mengandung unsur mesum dan rasis.
Terkait usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan dan pencegahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai dasar hukum
TODAY TAG
Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tantangan sosial, penguatan nilai-nilai kebangsaan dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga persatuan bangsa.
Munculnya informasi mengenai potensi relokasi dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang dari Indonesia ke Vietnam perlu menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan.
Demo yang digelar Mahasiswa beberapa waktu lalu, terkait protes kenaikan harga BBM menunjukan jika kenaikan harga BBM menjadi masalah besar di negeri ini, membuat kehidupan masyarakat bertambah sulit.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews