TANGERANGNEWS.com- Organisasi relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi melaporkan politisi senior sekaligus pakar telematika Roy Suryo ke Bareskrim Polri.
Laporan ini dilayangkan setelah Roy Suryo menyebut bahwa akun Fufufafa 99% milik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal Pasbata Jokowi Budianto menjelaskan, laporan tersebut telah diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas).
Budianto menuntut agar Roy Suryo memberikan bukti atas pernyataannya dalam kurun waktu 1x24 jam.
"Karena ini membuat kita resah, gelisah," ujar Budianto saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat, 27 September 2024.
Menurut Budianto, di masa transisi pemerintahan, masyarakat seharusnya merasa tenang. Namun, pernyataan Roy Suryo dinilai telah menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Harusnya Bapak Jokowi landing dengan smooth, diganggu-ganggu dan juga Mas Gibran selaku Wakil Presiden yang sudah jelas dipilih oleh rakyat 58 persen," tegas Budianto.
Dalam laporannya, Pasbata Jokowi membawa sejumlah bukti, meskipun Budianto belum dapat mengungkapkan bukti tersebut secara detail kepada media.
Adapun bukti yang dia bawa di antaranya rekaman podcast di mana Roy Suryo mengemukakan tudingannya terkait akun Fufufafa.
Lebih lanjut, Budianto menyebut Roy Suryo telah melanggar pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran berita bohong.
"Ya, akun berita bohong pasal 27-28 ITE penyampaian berita-berita bohong yang dia hanya menduga-duga dia bilang 99 persen, nah buktinya mana?," katanya.
Diberitakan sebelumnya, akun Kaskus Fufufafa menjadi sorotan setelah sejumlah netizen mengaitkannya dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Akun tersebut diketahui mengunggah konten yang menghina sejumlah politisi, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta menyebarkan postingan yang mengandung unsur mesum dan rasis.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
TODAY TAG
Lagu lama berulang kembali, pengangguran dari gelar sarjana semakin banyak. Realitasnya gelar sarjana ternyata bukan jaminan seseorang akan terhindar dari ancaman pengangguran.
Sejumlah kabel dan tiang fiber optik yang dipasang secara ilegal di beberapa ruas jalan utama ditertibkan dan disita tanpa ganti rugi oleh Pemerintah (Pemkot) Kota Tangerang Selatan (Tangsel),
Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews