TANGERANGNEWS.com— Usulan agar mantan Presiden Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional terus menuai reaksi. Di tengah perdebatan itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia justru mendorong agar seluruh presiden yang pernah memimpin Indonesia diberikan penghargaan serupa sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa mereka bagi bangsa.

“Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,” ujar Bahlil dikutip dari Kompas, Jumat, 7 November 2025.

Bahlil menilai, semua mantan kepala negara memiliki kontribusi penting dalam perjalanan Indonesia, termasuk Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga tercantum dalam daftar usulan gelar pahlawan dari Kementerian Sosial.

“Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah,” katanya.

Menteri ESDM itu juga menanggapi kontroversi seputar rencana pemberian gelar kepada Soeharto. 

Menurutnya, kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade membawa sejumlah pencapaian besar yang layak dikenang.

“Negara ini, kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya. Jadi kita biasa saja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” ujar Bahlil.

Kata dia, keberhasilan Soeharto dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan hingga sempat menjadi Macan Asia pada era Orde Baru. 

“Mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam swasembada pangan, swasembada energi,” tambahnya.

Namun, pandangan berbeda datang dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah aktivis dan akademisi menolak keras wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Sekitar 500 orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil mendeklarasikan penolakan di Kantor LBH Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Aktivis HAM sekaligus Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyampaikan empat alasan utama di balik sikap tersebut. 

Ia menilai masa pemerintahan Soeharto diwarnai pelanggaran HAM dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

“Yang pertama karena pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dipenuhi berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Yang kedua, pemerintah Soeharto dipenuhi oleh berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar Usman.

Selain itu, era Soeharto kental akan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik. 

”Dan yang terakhir adalah adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto,” sambungnya.

Perdebatan mengenai sosok Soeharto sebagai pahlawan nasional diperkirakan masih akan berlanjut. 

Pemerintah melalui Kementerian Sosial dijadwalkan akan memutuskan daftar penerima gelar pahlawan nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025 mendatang.