TANGERANGNEWS.com-Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba skema penyajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di sekolah.
Model ini diadaptasi dari sistem penyelenggaraan makan sekolah di Jepang (kyūshoku) untuk menghadirkan sajian yang lebih hangat, segar, menekan risiko keterbuangan makanan (food waste) hingga gangguan kesehatan akibat keracunan.
Kepala BGN, Sudaryono mengungkapkan bahwa uji coba (piloting) skema prasmanan berbasis central kitchen ini telah diterapkan di puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Per hari ini, di tanggal 5 ini kita sudah piloting di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas,” ujar pria yang disapa Mas Dar ini, dikutip Selasa 6 Oktober 2026.
Diklaim Lebih Segar
Menurut Mas Dar, konsep prasmanan memiliki sejumlah keunggulan utama dibandingkan skema ompreng siap saji.
Dengan memangkas waktu jeda antara proses memasak dan konsumsi, makanan yang sampai ke tangan siswa dipastikan jauh lebih segar dan enak.
“Kita harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, skema ini dinilai ampuh menekan jumlah makanan terbuang. Siswa dapat mengambil porsi sesuai porsi kemampuan makannya, sementara siswa yang masih lapar diperbolehkan menambah porsi jika makanan masih tersedia.
“Sejauh ini laporan yang saya dapat, tingkat kehabisan makanannya bagus. Lebih fresh, yang mau nambah masih bisa, dan waste-nya lebih sedikit karena prasmanan,” tambahnya.
Pendidikan Karakter dan Kedisiplinan Siswa
Tidak sekadar perubahan teknis distribusi pangan, skema prasmanan di kelas ini juga difungsikan sebagai media edukasi dan pembentukan karakter anak sekolah. Belajar dari praktik terbaik di Jepang, para siswa diajak terlibat secara bergiliran dalam menyajikan makanan, dengan tetap menerapkan standar kebersihan dan penggunaan APD higienis.
Meski demikian, BGN menegaskan bahwa penerapan model ini membutuhkan kesiapan sarana dan latihan khusus bagi pihak sekolah maupun pengelola dapur.
“Kalau prasmanan ini memang kalau sudah terbiasa akan bagus, sama seperti di negara lain. Cuman memang perlu ada training yang cukup,” ungkap Mas Dar.
BGN saat ini terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di 60 lebih dapur percontohan. Hasil evaluasi nantinya akan menentukan apakah skema prasmanan ini siap diperluas secara nasional dengan mempertimbangkan kesiapan SDM dan karakteristik sekolah di tiap daerah.
TODAY TAG
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
