Politik adalah karya. Berangkat dari kata kerja yang bermakna suatu usaha. Politik dapat juga diartikan sebagai proses mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan bagi Aristoteles, tujuan politik ialah mencapai kebahagiaan, baik penguasa maupun rakyatnya. Pada konteks inilah kemudian politik menjadi keutamaan yang bersatupadu membentuk konstruksi realitas suatu masyarakat. Sebab, tanpa politik, segala pencapaiaan nilai-nilai kesejahteraan akan terasa berat dan sulit. Karena hanya dengan politiklah ketertiban suatu masyarakat sekaligus bangunan sosiologis masyarakat tercipta dengan berbagai pertimbangan filosofis di dalamnya.

 

 

Kedua, Pencapaiaan politik. Unsur politik yang lebih penting ialah pencapaiaan. Dalam konteks ini dapat dikatakan sebuah karya politik dilaksanakan dan akan dijewantahkan. Tanpa adanya strategi yang jelas untuk mengimplementasikan visi politik, maka pemimpin tersebut hanya mampu menjadi ’pemimpin konseptor’.

Pemimpin tipe ini tidak hanya membuat rakyat kecewa, melainkan diberi ’angin surga’. Dalam sejarah kepemimpinan bangsa, gaya berpolitik ini ditampilkan baik oleh Soekarno. Tipe pemimpin retoris dan konseptor belum tepat memimpin di negara yang mayoritas penduduknya lapar dan miskin. Di sinilah kemudian, gagasan besar yang dipikirkan Soekarno menjadi ’macan kertas’ tanpa implementasi konkret di lapangan. Pencapaiaan politik harus lebih sederhana menyentuh kebutuhan masyarakat yang miskin dan lapar. Bukan retoris dan konsep semata. Maka, kepemimpinan tipikal inilah yang tidak layak jual karena hanya bersandar pada janji tanpa bukti.

 

 

Realitasnya, masyarakat Banten dan Tangsel justru tidak mengalami perubahan yang signifikan dari pemikiran politik yang dipraktikkan penguasa saat ini. Di beberapa daerah di Banten misalnya, masih kita dapati penderita ’busung lapar’ dan ’kelaparan’. Tingkat pelayanan pemerintah yang masih mengecewakan. Produktivitas legislasi yang masih jauh dari harapan.

 

Iklim investasi yang masih kurang. Kebocoran APBD yang masih tinggi dan sederet masalah lain yang masih terjadi. Padahal, Banten praktis memiliki APBD yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang relatif berimbang. Begitupula di Tangsel misalnya. Hingga kini, berbagai kisruh yang terjadi, baik di bidang lingkungan seperti Situ Antap yang belum selesai hingga masalah polemik politik pembentukan DPRD Kota Tangsel menjadi fakta karya politik penguasa hari ini tidak produktif bahkan kontraproduktif.

Pemikiran politik petinggi Tangsel memiliki jarak dengan realitas masyarakat, sehingga melahirkan kebijakan yang merugikan masyarakat Tangsel. Fenomena dana Situ Gintung yang belum jelas alokasinya. Pertanggungjawaban pemerintahan kepada Gubernur bukan pada rakyat, melalui UU khusus. Dan berbagai polemik yang ada di Tangsel hingga kini tak mampu diselesaikan karena pemikiran politik yang dianut pejabat Tangsel menjauhi realitas masyarakat.  

 

Pemikiran politik pejabat Tangsel berada di ranah privat yang dengan gagah memangkas demokrasi secara bersahaja. Kepentingan politik untuk meninggikan jabatan di Pilkada Tangsel 2010 kerap bergejolak. Jabatan pun kemudian digunakan demi kepentingan pribadi untuk menggalang dukungan. Berbagai manuver politik dengan meredam pihak-pihak yang kritis tak jarang dilakukan. Gaya politik para petinggi Tangsel-pun tak jauh berbeda dengan politik yang menghalalkan tujuan walau cara yang digunakan ’kotor’. Pemikiran politik seperti inilah yang menjadi racun bagi demokrasi rakyat Tangsel.

 

Akhirnya, rakyat-lah yang kemudian menjadi korban dari prilaku berpolitik yang serampangan menodai cita-cita rakyat oleh homo politicus di Tangsel. Tangsel-pun kemudian menjadi kota yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Visi kepemimpinan yang dipraktikkan oleh Plt Walikota Tangsel telah mengarah kepada kepemimpinan yang sentralistik memutar di Banten. Poros Banten-Tangsel hanya melahirkan demokrasi ala dinasti yang selama ini dipraktikkan di Banten. Maka, ancaman kematian demokrasi terpaksa harus diwacanakan karena sikap otoritarianisme-diktator kecil antara Banten dan Tangsel kini bertemu menjelang Pilkada Tangsel 2010. Karena itu, bahaya otoritarianisme yang akan muncul di Tangsel harus disudahi.