Oleh: Nayla Affikah Istoha, Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

TANGERANGNEWS.com-Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan belakangan ini memicu krisis pengelolaan sampah yang cukup serius. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari munculnya tumpukan sampah di berbagai jalan, permukiman, serta tempat umum, yang membuat masyarakat merasa resah. Sampah yang tidak dibawa pergi dalam beberapa hari berdampak tidak hanya mengganggu kebersihan dan tampilan lingkungan, tetapi juga bisa menyebabkan masalah kesehatan dan pencemaran. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah sampah setelah penutupan TPA Cipeucang telah berkembang menjadi isu yang memengaruhi masyarakat secara luas dan membutuhkan tindakan serius dari pemerintah daerah.

Beberapa laporan nasional menunjukkan bahwa penutupan TPA Cipeucang berdampak langsung terhadap gangguan dalam proses pengangkutan sampah di Kota Tangerang Selatan. Sampah rumah tangga yang seharusnya dibuang ke TPA justru menumpuk di tepi jalan, di bawah flyover, serta berbagai tempat umum selama beberapa hari. Situasi ini memicu protes dari warga, bahkan mendorong masyarakat untuk berkunjung ke kantor DPRD Tangerang Selatan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penanganan sampah. Pemerintah daerah memang telah mengirimkan puluhan truk untuk mengangkut tumpukan sampah, namun langkah tersebut masih bersifat reaktif dan belum menyelesaikan akar masalah. Menurut penulis, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa penutupan TPA Cipeucang tidak didukung dengan kesiapan sistem pengelolaan sampah alternatif, sehingga masalah sampah dengan cepat berkembang menjadi isu publik yang berdampak luas dan menimbulkan kecemasan di masyarakat.

Penumpukan sampah di berbagai lokasi di Kota Tangerang Selatan memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menghasilkan bau yang tidak enak, mengganggu kegiatan sehari-hari, serta merusak kualitas lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi ini bisa meningkatkan risiko terhadap kesehatan karena munculnya penyakit dan polusi lingkungan. Tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, isu sampah ini juga menyebabkan rasa khawatir di tengah masyarakat dan merendahkan kepercayaan mereka terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Dampak yang dirasakan secara luas ini menunjukkan bahwa masalah sampah setelah TPA Cipeucang ditutup sudah menjadi isu yang menyangkut kepentingan bersama.

Menurut penulis, krisis sampah di Tangerang Selatan menunjukkan bahwa antisipasi dan perencanaan kebijakan publik dalam mengelola sampah masih lemah. Penutupan TPA Cipeucang dilakukan tanpa menyediakan solusi pengganti yang jelas, sehingga pemerintah daerah terlihat hanya fokus pada penyelesaian masalah setelah terjadi. Hal ini menunjukkan kurangnya pendekatan kebijakan yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Seharusnya, kebijakan penutupan TPA diiringi dengan strategi pengelolaan sampah yang menyeluruh, seperti menyediakan fasilitas pengolahan sampah baru, memperkuat pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, serta melakukan koordinasi antar daerah. Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan yang diambil justru bisa menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat secara luas.

Sebagai penutup, isu sampah setelah TPA Cipeucang ditutup seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah daerah perlu menyusun solusi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada situasi darurat, tetapi juga berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan fasilitas pengolahan sampah, penguatan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah lain. Selain itu, transparansi dalam mengambil kebijakan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat juga penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan langkah yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan masalah sampah di Tangerang Selatan dapat dikelola secara lebih efektif demi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.