Oleh: Ni'matul Afiah Ummu Fatiya, Pemerhati Kebijakan Publik 

TANGERANGNEWS.com-Tahun 2025 memang telah berlalu, lembaran baru tahun 2026 datang menggantikan. Namun, akankah sejumlah penderitaan, bencana dan kasus-kasus pembunuhan juga ikut menghilang? Atau makin bertambah seperti halnya bertambahnya deret angka. 

Setiap hari kita disuguhkan pemberitaan berbagai kasus kekerasan, misalnya seperti kasus pembunuhan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri yang terjadi di Medan. Makin banyak jumlah pelaku serta korbannya, makin bervariasi juga model kejahatannya. 

Dilansir dari TANGERANGNEWS.com pada 26 Desember 2025, Polresta Tangerang mencatat sepanjang tahun 2025 telah terjadi kriminalitas sebanyak 1.362 kasus. Namun, hanya 15,2 persen saja yang terungkap. Kasus-kasus yang menonjol diantaranya adalah terkait pembunuhan bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI, terjadi di tol Tangerang-Merak. Ada juga kasus anak membunuh ayahnya di Mauk.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat terjadinya lonjakan kasus kekerasan di satuan pendidikan. Dari 36 kasus pada 2024, meningkat menjadi 60 kasus pada 2025.  

Menurut Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti, kekerasan fisik menjadi bentuk paling dominan tahun ini (45 persen). Menurut laporan FSGI, pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari guru atau kepala sekolah, melainkan pelaku juga berasal dari peserta didik, bahkan terbesar yakni sekitar 25 kasus (41,67 persen). 

Banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya berbagai kasus kejahatan. Faktor ekonomi umumnya menjadi awal mula perselisihan yang berujung pada tindakan kriminal. Selain itu, faktor psikologis atau prilaku yang temperamental juga turut berperan dalam tindakan kriminal, ditambah lagi arus media digital yang semakin deras. Tontonan yang merusak seperti game online juga banyak mempengaruhi perilaku masyarakat.

Semua faktor pemicu tersebut makin tumbuh subur dalam sistem kapitalis sekuler saat ini. Hal itu karena sistem sekuler telah memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan. Kebebasan berprilaku mendorong manusia bebas melakukan apapun termasuk menghilangkan nyawa manusia lain demi meraih tujuan.

Sulitnya mendapatkan pekerjaan, upah yang rendah, serta tingginya biaya hidup membuat orang berpikir instan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Gaya hidup hedonis yang berseliweran setiap saat di media sosial, mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana untuk memberikan informasi yang mendidik, hari ini justru menjadi alat politik.

Sementara negara, khususnya aparat yang seharusnya melindungi dan menjaga keamanan masyarakat, kerap bertindak manakala ada laporan dari masyarakat. Negara gagal menjamin keamanan dan keselamatan jiwa masyarakat.

Jiwa manusia dalam sistem kapitalis sekuler seolah tidak ada harganya, padahal dalam Islam satu jiwa manusia sangat berharga. Menghilangkan satu nyawa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, setara dengan menghilangkan nyawa manusia seluruhnya.

Penjagaan jiwa (hifdzun nafs) merupakan tanggung jawab negara. Hal Ini merupakan salah satu dari tujuan diterapkannya hukum syarak. Oleh karena itu, negara akan berupaya mengerahkan segala kekuatan untuk menjamin keamanan masyarakat. Setiap tindakan atau aktivitas yang bisa mengancam keamanan atau membahayakan nyawa akan dilarang. 

Upaya yang dilakukan oleh syarak dalam rangka melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dilakukan melalui beberapa level:

1. Level individu. Hal ini dilakukan dengan penanaman pendidikan akidah sejak dini, baik di bangku sekolah maupun di lingkungan rumah. Akidah yang kuat akan menjadikan individu sebagai pribadi yang bertakwa, yang menjadikan halal dan haram sebagai acuan dalam melakukan setiap tindakan.

2. Level masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab sebagai pengontrol dengan kewajiban amar makruf yang dibebankan oleh syarak.

3. Level negara. Negara menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok rakyat perindividu melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Selanjutnya, negara membentuk badan keamanan seperti kepolisian untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Negara juga menetapkan aturan terkait keamanan dan sanksi tegas bagi yang melanggarnya tanpa kecuali.

Peran negara sangat penting dalam menjamin keamanan masyarakat. Apalagi pada era digitalisasi seperti saat ini. Faktanya, banyak kasus-kasus kejahatan terinspirasi dari menonton film atau dari game online. 

Negara sebagai pelindung rakyat harus memiliki aturan terkait informasi. Mana informasi yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Pertimbangannya bukan lagi keuntungan materi seperti saat ini, melainkan halal dan haram, boleh dan tidak boleh secara hukum syarak. Bisa mendidik generasi atau malah merusak generasi. Semua itu dalam rangka melindungi masyarakat dari berbagai kerusakan.

Maka, bukan hanya tahun 2025 yang kita tinggalkan, tapi juga sistem kapitalis sekuler yang telah menimbulkan berbagai kerusakan di berbagai bidang. Kita ganti tahun baru dengan sistem Islam yang dijamin kebenarannya oleh Allah Swt.

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" QS. Al-Maidah ayat 50.

Wallahu a'lam.