Oleh: Khikmawanto, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Yuppentek Kota Tangerang dan Direktur Eksekutif Renaissance Institute.

TANGERANGNEWS.com-Belakangan ini, ruang publik kita diwarnai oleh narasi yang cukup mengusik logika akademik: mengurus negara konon tak bisa hanya mengandalkan "ilmu buku". Pernyataan yang terlontar dari panggung kekuasaan ini seolah-olah menempatkan pengalaman lapangan sebagai satu-satunya guru yang sah, sementara teori-teori yang tertumpuk di perpustakaan dianggap sebagai beban administratif yang menghambat kecepatan eksekusi. Dalam perspektif literasi sebagai fondasi peradaban, fenomena ini bukan sekadar soal gaya komunikasi yang pragmatis, melainkan gejala dari sebuah penyakit kepemimpinan yang lebih tepat disebut sebagai 'Ngawurisme'

Ngawurisme adalah sebuah kecenderungan di mana keberanian untuk bertindak (nyali) dilepaskan dari jangkar ilmu pengetahuan. Di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) yang serba tidak pasti dan kompleks ini, mengelola negara tanpa navigasi teori adalah tindakan nekat yang membahayakan hajat hidup orang banyak. Nyali memang diperlukan untuk memotong simpul birokrasi yang berbelit, namun tanpa landasan intelektual yang kuat, nyali tersebut hanya akan menghasilkan kebijakan yang reaktif, serampangan, dan tanpa arah yang jelas—atau dalam bahasa yang lebih lugas: ngawur.

Tragedi "Ngawurisme" dan Dangkalnya Kebijakan Publik

Bahaya terbesar dari mengabaikan "ilmu buku" adalah lahirnya kebijakan yang hanya menyentuh permukaan tanpa pernah menyentuh akar masalah. Kita sering menyaksikan sebuah regulasi lahir hari ini, namun dianulir esok hari karena mendapat protes keras atau terbentur aturan lain yang lebih tinggi. Inilah dampak nyata ketika naskah akademik hanya dianggap sebagai formalitas dan "ilmu buku" dipinggirkan demi ego sektoral atau kecepatan investasi semu. Tanpa teori yang matang, seorang pemimpin kehilangan kemampuan untuk memetakan risiko jangka panjang dan dampak sistemik dari setiap tanda tangan yang ia bubuhkan.

Ia mungkin merasa sudah bekerja sangat keras karena setiap hari turun ke lapangan dan bertemu orang. Namun, tanpa pisau analisis yang tajam, ia sebenarnya hanya sedang melakukan "manajemen pemadam kebakaran"—sibuk memadamkan api masalah setiap hari tanpa pernah paham mengapa bangunan birokrasinya terus-menerus mengalami korsleting. Ilmu pengetahuan bukanlah penghambat gerak; ia adalah kompas dan peta. Mengabaikan buku dalam mengelola negara ibarat seorang kapten kapal yang membuang radar dan peta karena merasa sudah sering berlayar, lalu merasa heran mengapa kapalnya terus-menerus menabrak karang yang sama.

Lebih jauh lagi, "Ngawurisme" menciptakan budaya anti-intelektualisme di dalam tubuh birokrasi. Ketika atasan memuja pragmatisme buta, para staf di bawahnya akan segan untuk memberikan masukan berbasis riset dan data. Mereka akan lebih memilih untuk "asal bapak senang" atau mengikuti insting politik pimpinan daripada mempertahankan kebenaran ilmiah. Akibatnya, kualitas tata kelola pemerintahan kita merosot menjadi sekadar rangkaian eksperimen sosial yang biaya kegagalannya harus ditanggung oleh seluruh rakyat. Negara bukan laboratorium tempat para pejabat bisa melakukan trial and error sepuas hati tanpa tanggung jawab intelektual.

Literasi sebagai Navigasi Pola Pikir dan Martabat Peradaban

Jika kita meminjam pemikiran tokoh pendidikan legendaris Paulo Freire, inti dari pendidikan yang membebaskan adalah merubah pola pikir melalui proses penyadaran kritis atau conscientization. Salah satu alat paling mutakhir untuk mengasah ketajaman berpikir itu adalah dengan membaca buku. Membaca bukan sekadar aktivitas menghafal definisi atau mengutip kalimat-kalimat sulit untuk gagah-gagahan. Membaca adalah proses melatih sinapsis otak untuk memahami struktur masalah yang kompleks dan melihat dunia dari berbagai perspektif yang berbeda.

Seorang pemimpin yang enggan membaca buku akan terjebak dalam tempurung pragmatisme dangkal. Ia merasa tahu segalanya hanya karena ia "pernah melihat langsung", padahal penglihatan tanpa pemahaman teori sering kali menipu. Dalam konteks Indonesia yang sedang bertransformasi menuju "Algoritokrasi"—di mana algoritma dan data mulai mendikte otoritas politik—kita butuh pemimpin yang mampu membaca lebih dari sekadar laporan ringkas dari para asistennya. Kita butuh pemimpin yang memiliki kedalaman refleksi untuk melihat apakah kebijakan yang diambil akan memperkuat keadilan sosial atau justru memperlebar jurang ketimpangan.

Negara adalah sebuah institusi peradaban, bukan sekadar lapak dagang yang bisa dikelola hanya dengan insting berburu dan kemampuan menawar harga. Mengurus negara adalah tugas intelektual sekaligus moral yang sangat berat. Di sinilah relevansi "buku" menjadi mutlak dan tidak bisa ditawar. Buku-buku menyediakan akumulasi kebijaksanaan manusia selama berabad-abad agar kita tidak perlu mengulangi kesalahan sejarah yang sama. Membaca melatih kita untuk rendah hati, menyadari bahwa di atas "nyali" kita, ada hukum alam dan hukum sosial yang bekerja secara sistematis.

Sudah saatnya kita berhenti merayakan sikap abai terhadap ilmu pengetahuan di ruang publik seolah-olah itu adalah sebuah prestasi. Nyali untuk bertindak harus selalu berjalan beriringan dengan kedalaman berpikir; jika tidak, kita hanya sedang menunggu waktu sampai kebijakan yang "ngawur" itu memakan korbannya sendiri. Peradaban besar tidak pernah dibangun oleh mereka yang sekadar mengandalkan gertakan atau keberanian tanpa dasar. Ia dibangun oleh mereka yang mampu memadukan keberanian lapangan dengan kejernihan visi yang bersumber dari literasi. Tanpa navigasi ilmu, nyali sebesar apa pun hanya akan menyimpangkan bangsa ini dari visi para pendiri republik. Mereka adalah generasi yang mendirikan negara bukan dengan gertakan, melainkan dengan tinta yang basah oleh gagasan, perdebatan nalar, dan tumpukan buku yang menjadi saksi bisu lahirnya sebuah bangsa.