TANGERANG – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta penyelenggaraan MotoGP dikaji kembali. Permintaan Puan ditenggarai karena melihat belum ada kepentingan dari sejumlah aspek yang didapatkan oleh negara jika menggelar MotoGP di Indonesia.

Demikian kesimpulan dari rangkain rapat di tingkat kementerian, yang berlangsung di kantor PMK, Jumat (29/1/2016). Selain perwakilan Kemenpora, hadir juga Kementerian Pariwisata, Kementerian PU dan Pera, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), dan Kementerian Keuangan.

Menurut Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto, pelaksanaan MotoGP di Indonesia memang sudah sering dipertimbangkan. Namun, pertimbangan-pertimbangan sebelum ini hanya meliputi aspek pembiayaan APBN. Sementara dari segi multiaspeknya, belum sama sekali. Maka, rapat tersebut memutuskan untuk mengkaji berbagai hal lainnya.

"Jadi, nanti Kemenpora yang diminta untuk uji kelayakan dari segi legalitas, relevansinya dengan masalah prestasi olahraga, kemudian aspek pariwisata, itu jika MotoGP jadi digelar. Artinya, dengan mengeluarkan uang sekian ratus miliar itu, apakah sesuai apa tidak dengan yang negara dapatkan," kata Gatot di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Lebih lanjut, dikatakan Gatot, tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan oleh Menko PMK. Hanya, dari Kemenpora berusaha untuk menyelesaikan kajian tersebut secepat mungkin. Dorna sendiri sudah bersedia untuk memberi perpanjangan waktu kepada pemerintah Indonesia, selama pemerintah serius menjalankan komitmennya.

Bicara soal lokasi penyelenggaraan, Gatot mengatakan bahwa dua tempat, yaitu Sentul dan kawasan di sekitar GBK, tidak masuk dalam daftar nominasi venue MotoGP.

Sentul sudah dipastikan tidak akan dipilih oleh Kemenpora --berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) 11 Januari lalu. Sementara kawasan di sekitar GBK juga tidak dipilih karena pada saat bersamaan Stadion Utama GBK akan direnovasi. IMI sendiri tidak memberikan rekomendasi karena ada beberapa persyaratan yang kurang jika MotoGP digelar di sekitar kawasan GBK.

"Seperti panjang lintasan 4,2 km, trek lurus sepanjang 900 meter, belum lagi berapa banyak tikungan yang ada. GBK tidak reliable untuk itu," ungkap Gatot.

Bagaimana dengan Palembang --yang belakangan juga dikabarkan jadi calon venue untuk menggelar balapan? Gatot menyebut belum ada keputusan. Sebab, idealnya sebuah sirkuit dibangun harus tersedia luas tanah 100 hektar, atau maksimal 150 hektar, itu sudah memperhitungkan dengan tambahan lahan parkir.

"Palembang sudah disodorkan, dan menurut info saat Ratas 11 Januari lalu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, menyatakan siap. Tapi, info yang didapat hanya bisa menyediakan lahan seluas 20 hektar. Itu pun masih dengan persyaratan, tanah itu harus siap dihibahkan kepada pemerintah pusat."

Dengan hasil rapat bersama Menko PMK, bisa dibilang penyelengaraan MotoGP masih 50:50. Namun, Gatot tidak ingin berspekulasi.

"Kami belum bisa memastikan, dengan kata lain jadi (diselenggarakan di Indonesia) atau enggak? Kami masih berusaha dengan kondisi skala prioritas. Artinya, dari dana yang dikeluarkan sekian berapa benefit (untuk negara) yang diperoleh, belum dari aspek kelayakan penggunaan anggaran, dan sebagainya," paparnya.