Mayat Tak Dikenal Ditemukan Mengambang di Ciputat
Kamis, 10 Oktober 2013 | 12:45
"Tidak ada identitas. Dikantong celana hanya ditemukan sejumlah uang dan kalung," ujarnya.
"Tidak ada identitas. Dikantong celana hanya ditemukan sejumlah uang dan kalung," ujarnya.
"Ada dua sanksi tegas yang dapat menjerat pelanggar. Yang pertama pencabutan DCT dan pencoretan jumlah penghitungan dalam proses pemilihan,"terangnya.
"Saya takut kenapa-kenapa. Soalnya di kampung saya, ada yang dibunuh setelah diperkosa. Jadi saya ambil pisaunya," katanya. Sidang dilanjutkan Jumat (11/10) dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum.
Politisi Nasional Demokrat (NasDem) Hermawi F.Taslim meminta kepada masyarakat agar tidak memilih caleg yang melakukan money politics. Hal tersebut melukai nilai-nilai demokrasi.
"Kami masih memburu satu rekan mereka, yakni CP yang menjadi DPO," ucapnya.
Jaringan Warga untuk Reformasi Banten (Jawara Banten) meminta komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut chosiyah.
"Saya kemari (ke DPRD Tangsel) saja naik angkot," katanya, Jumat (4/10).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Dadang M.Epid menjadi pelaksana tugas (Plt) direktur RSU Kota Tangsel, Neng Ulfa yang diberhentikan sejak, Rabu, 2 oktober 2013. Sehingga Dadang M,Epid memegang dua jabatan.
Sekitar 76 orang terjaring operasi yustisi yang digelar petugas gabungan di jalan raya Juanda, Ciputat Timur, Kota Tangsel, Kamis (3/10).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar karena diduga menerima suap miliaran rupiah terkait Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada Rabu (2/10) malam.
"Time is Brain juga menjadi moto kami. Tidak main-main, karena setiap satu menit dalam serangan stroke 1,9 juta sel saraf mati," katanya.
"Saya berharap anak saya pulang," kata janda 4 anak ini.
"Saya hanya melakukan penanganan awal, lalu dirujuk ke dr. Mursal," ujarnya kepada Ketua Majelis Hakim Bambang Edi.
"Kami tindak tegas untuk semua pengelola parkir yang belum membayar retribusi," ujarnya.
“Siang ini rencananya saya ke Pemkab Tangerang untuk berkoordinasi penyerahan aset,” ungkapnya, Selasa (1/10).
“IDI Tangerang dan Propinsi Banten akan melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau PTUN serta melaporkan pemecatan kepada kementrian tenaga kerja sesuai perundang undangan tenaga kerja yang berlaku,” tukasnya.