Reporter : Rangga A Zuliansyah/ Dens Bagus Irawan

TANGERANG-Pincangnya pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan, mulai dilirik DPRD di Tangerang, yakni DPRD Kota Tangsel dan DPRD Kota Tangerang untuk diselaraskan pembangunannya seperti yang ada di pusat pemerintahan.  

 

DPRD Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) beberapa waktu lalu telah menjalin kesepakatan terkait pembangunan di wilayah perbatasan antar dua kota tersebut. Namun, masing-masing para pemangku jabatan tersebut menolak, itu semua karena mendekati Pemilu.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Suparmi, kesepakatan itu dilakukan dari hasil kunjungan ke DPRD Tangsel pada beberapa waktu lalu. Dalam kesepakatan tersebut, dibuat komitmen untuk mendorong pembangunan agar wilayah-wilayah perbatasan menjadi perhatian.

“Di antaranya penerangan jalan umum (PJU), infrastruktur jalan dan drainase,” katanya, Minggu (7/7).

Dengan adanya kesepakatan ini, kata Suparmi, akan memudahkan dalam perumusan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan. Sehingga pembangunannya bisa terpadu antar dua daerah, mengingat infrastruktur seperti jalan dan drainase harus tersambung tidak bisa dipisah-pisah berdasarkan wilayah.

"Kami akan mengupayakan agar pembangunan di wilayah berbatasan dengan Tangsel dapat menjadi perhatian serius di tahun anggaran mendatang," katanya.

Menurut Suparmi, kasus perbatasan diketahui setelah dinas di Kota Tangerang menyalahkan ‘pemerintah tetangga’ karena pembangunan yang tak selaras dengan apa yang diagendakan oleh dinas yang ada di Kota Tangerang.

“Misalnya pembangunan drainase, saluran di Kota Tangsel dengan di sini (Kota Tangerang) berbeda. Hal itu menyebabkan banjir di Kota Tangerang. Jadi kami melihat ini ada masalah kalau dibiarkan, karena akan terus saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Anggota DPRD Komisi I Kota Tangerang Selatan Arief Wahyudi menyatakan, pihaknya sangat merespons permasalahan tersebut. “Kita wajib merespons, isu ini akan kita angkat dan nantinya akan kita garap di komisi IV,” jelasnya. Arief sendiri mengakui, wilayah perbatasan memang masih minim akan perhatian pemerintah. Misalnya, seperti yang terjadi di dekat pintu rel Kereta Api Bintaro Jaya.

“Tepatnya, di depan Masjid Jami Bintaro Jaya. Di sana, terdapat lubang di jalan dengan kedalaman mencapai 20 centimeter. Hal itu menyebabkan titik kemacetan semakin bertambah. Ini memang berbeda, bukan dengan Kota Tangerang tetapi dengan DKI, tetapi kan perbatasan juga,” jelasnya. (RAZ/DRA)