TANGSEL-Feasibility Study (FS) flyover gaplek di Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diketahui oleh mantan Ketua DPRD Kota Tangsel Ruhamaben tak lengkap kajiannya.  Proyek multiyears pada APBN yang akan habis pada akhir 2015 tersebut, dianggap tak bisa menunjukan secara kajian teknis kenapa harus dibangun flyover di tanah tersebut.

“Abal-abal itu FS-nya. Saya dan warga sudah lihat sendiri, dan Pemda tak mampu menjawabnya. Mereka hanya takut akan jadi temuan saja jawab dari pihak pemda. Kalau FS-nya benar, ada kajian lainnya, selain flyover,”  terang Ruhamaben, Selasa (30/09).

Menurut Ruhama yang tanahnya akan terkena proyek bernilai Rp180 miliar tersebut, warga sudah menyatakan menolak atas rencana pemerintah pusat itu. Hal itu dikatakan Rumaha juga sewaktu dirinya menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel.

 “Kasih penjelasan kepada warga dong.  Kenapa harus dibangun flyover. Mana kajiannya, kalau ujug-ujung harus flyover, kami bingung. Masa proyek sebesar itu tak ada kajian teknisnya,” tutur Ruhamaben.

Rumahaben mengatakan, ada keanehan dari Pemerintah Daerah Kota Tangsel yang memaksa agar proyek tersebut harus tetap terlaksana pada tahun ini untuk diselesaikan pada 2015 nanti.  Padahal proyek tersebut adalah proyek pusat, pembuat FS-nya juga pemerintah pusat.
“Tangsel hanya membebaskan lahan saja. Tetapi kok ngotot sampai warga ditekan harus setuju dengan proyek itu, dengan mengancam tidak akan memperpanjang izin-izin usaha warga,” ujar Ruhama.

Ditanya kemungkinan karena warga yang ingin meminta ganti dengan angka tinggi harga lahan? Ruhamben menolaknya.“Enggak-enggak sampai. Belum sampai ke harga, mereka baru sosialisasi,” katanya.

Menurut Rumahaben, yang belum didapati warga adalah penjelasan kenapa harus dibangun flyover, sedangkan seharusnya pada FS terdapat berbagai alternatif sehingga memutuskan akhirnya flyover adalah yang terbaik untuk dibangun di Gaplek.

“Kalau dengan pejelasan, kajian yang benar. Saya yakin warga setuju dan legowo,” katanya. Dia mengaku, pernah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga Kota Tangsel Retno Prawati, namun hanya dijawab kalau tak dilaksanakan akan jadi temuan.

“Seperti ada yang ingin diselamatkan dalam proyek itu,” kata Ruhama. Sementara itu, Sekda Tangsel Dudung ketika dihubungi dan dikirimkan pesan melalui ponselnya tidak menjawab. Sedangkan Retno Prawati ponselnya tak aktif.