TANGERANGNews.com-Hingga Kamis (22/12) Badan Pelayanan Izin Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sudah membukukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp59,5 miliar.
Kepala Bidang Pembangunan BP2T Kota Tangsel Eki Hadiana mengatakan PAD BP2T Kota Tangsel tersebut berasal dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Hinder Ordonantie (HO) atau izin gangguan.
"Hingga saat ini sudah masuk PAD dari sektor IMB dan HO sebesar Rp59,5 miliar," ungkapnya, Jumat (23/12).
Eki merinci, hingga kini, pendapatan dari sektor IMB berhasil dibukukan sebesar Rp49,8 miliar. Dari sektor HO yang terdaftar atas nama Perseroan Terbatas (PT) Rp9,8 miliar. Sedangkan izin HO yang terdaftar atas nama pribadi sebesar Rp400 juta.
"Untuk PAD dari HO sudah over target dengan rincian HO terdaftar PT sebesar Rp5 miliar dan HO terdaftar pribadi Rp13 juta," paparnya.
Hingga kini, pihaknya masih mengejar target PAD dari sektor IMB. Jika mengacu pada target IMB tahun 2016, PAD dari sektor IMB masih kurang Rp500 juta. Menanggapi hal tersebut, pihaknya tetap optimistis target maksimal bakal tercapai hingga akhir tahun 2016.
"Masih ada waktu kurang lebih 10 hari untuk mengejar target tersebut. Mudah-mudahan tercapai," katanya.
Kepala BP2T Kota Tangsel Dadang Sofyan mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dari sektor perizinan. Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Program-program pelayanan sudah kita siapkan dalam rangka peningkatan. Bahkan sistem jemput bola untuk pemohon IMB di kecamatan pun sudah berjalan," tandasnya.
Kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penemuan sesosok mayat bayi perempuan di teras Klinik Amalia, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
TODAY TAG
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews