Connect With Us

Ditanya soal Tak ada sekolah gratis di Tangsel, Ini kata Wakil Wali Kota

Denny Bagus Irawan | Selasa, 21 Maret 2017 | 17:00

Truth menggelar konpres terkait masih maraknya pungutan liar di sekolah yang ada di Kota Tangsel, Selasa (21/3/2017). (@tangerangnews2017 / Mohamad Romli )

 

TANGERANGNEWS.com-Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyampaikan, pihaknya senantiasi menerima masukan dari berbagai elemen, apalagi oleh para anak muda yang concren terhadap pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Hal itu dilatari tudingan sekelompok pemuda yang mengungkap,  bahwa tidak ada sekolah gratis di Kota Tangsel.

“Akan saya cek kebenarannya, tetapi saya belum menerima laporan dari mereka (TRUTH/ICW). Namun, setelah rapat selesai saya akan tanyakan dan mengecek pungutan apa saja,” ujarnya, Selasa (1/3/2017).

Pungli di Sekolah masih terjadi di Kota Tangsel, hal ini terungkap dari penelitian yang dilakukan Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Tangerang.

"Dari objek penelitian ternyata masih terjadi pungutan, hal ini mengkonfirmasi bahwa sekolah gratis tidak ada di Kota Tangsel," kata Oki Anda S, divisi riset TRUTH, Selasa (21/3/2017).

Oki menjelaskan, meski penelitian yang dilakukan bukan untuk memberikan penilaian keseluruhan sekolah di Tangsel, namun mengkonfirmasi bahwa masih ada pungli sekolah."Sekolah yang kami teliti 15 Sekolah, terbagi menjadi 5 sekolah dasar, 5 sekolah menengah pertama, dan 5 sekolah menengah atas atau kejuruan," tambahnya

Dikatakan Oki, skema pertanyaan kepada narasumber mencakup proses dari penerimaan, pendaftaran, pembelajaran, kenaikan kelas, daftar ulang, perpisahan, sumbangan-sumbangan, biaya fasilitas dan kegiatan lainnya.

Dari 5 sekolah dasar yang menjadi objek penelitian, papar Oki, di SDN Benda 1 paling banyak ditemukan pungli, yaitu ada 13 pungutan. Sementara untuk tingkat SMP, di SMPN 9 Kota Tangsel dan SMPN 4 Kota Tangsel juga paling banyak ditemukan pungli, yaitu 13 pungutan. Untuk tingkat SMA, 18 pungutan ditemukan di SMAN 6 Kota Tangsel.

"Pungutan tersebut dalam bentuk beragam, namun paling tinggi adalah buku LKS sebanyak 60 persen dan buku paket 72,5 persen untuk komponen yang ditanggung dari BOS atau BOSDA. Sementara pungli lainnya yang paling tinggi adalah berupa qurban sebanyak 77,5 persen," jelasnya.

 

 

BISNIS
Dampak Rupiah Melemah, Industri Minuman Kemasan Tertekan Biaya Produksi dan Daya Beli

Dampak Rupiah Melemah, Industri Minuman Kemasan Tertekan Biaya Produksi dan Daya Beli

Jumat, 5 Juni 2026 | 23:57

Industri makanan dan minuman nasional, khususnya sektor minuman kemasan, terus menunjukkan resiliensinya sebagai salah satu tulang punggung manufaktur di Indonesia.

KAB. TANGERANG
Antrean Pertamax di SPBU Tangerang Sepi Gegara Harga Naik, Warga Terpaksa Pakai Pertalite

Antrean Pertamax di SPBU Tangerang Sepi Gegara Harga Naik, Warga Terpaksa Pakai Pertalite

Rabu, 10 Juni 2026 | 21:31

Kenaikan harga yang terjadi pada bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memunculkan keluhan dari sebagian warga Kabupaten Tangerang.

NASIONAL
BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:44

Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

KOTA TANGERANG
22.865 Pekerja Rentan Kota Tangerang Dapat BPJS Ketenagakerjaan 

22.865 Pekerja Rentan Kota Tangerang Dapat BPJS Ketenagakerjaan 

Rabu, 10 Juni 2026 | 21:28

Sebanyak 22.865 pekerja rentan di Kota Tangerang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis karena seluruh iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill