TANGERANGNEWS.com-Kordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Suhendar mempertanyakan alasan belum dimilikinya buku Perda RPJMD oleh anggota DPRD Tangsel.
Menurut Suhendar kepada TangerangNews.com, Rabu (2/8/2017), tidak dicetaknya RPJMD yang sudah disahkan menunjukkan buruknya kordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Tangsel.
"Sangat tidak layak terjadi di kota yang memiliki motto cerdas dan modern, karena di daerah lain, publikasi Perda sudah menggunakan internet sehingga mudah diakses masyarakat," ungkap Suhendar.
Dirinya pun meminta Wali Kota Tangsel untuk lebih banyak melihat fakta dan memperperbaiki hal tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Tangsel Muhamad, Kamis (3/8/2017) mengaku, pihaknya sudah menyerahkan Perda RPJMD yang dimaksud.
"Itu urusan di dalam merek, di Setwan (Sekretariat Dewan), kita sudah menyerahkannya, ada anggarannya sendiri, dari Setwannya saja mungkin tidak mencetaknya," ungkap Muhamad.(RAZ)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disebut-sebut dapat menjadi “bom waktu” dan memicu cuaca tidak stabil jika dilakukan secara terus-menerus.
TODAY TAG
Warga RW 14 Kelurahan Rawabuntu, Serpong, resmi melayangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dan PT Bumi Serpong Damai (BSD).
Membuka gerai ritel modern seperti Alfamart merupakan investasi yang menjanjikan, namun tetap memerlukan perencanaan modal yang matang.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat di wilayah Tangerang Raya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang masih akan terjadi pada awal Februari 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
