TANGERANGNEWS.com-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi bersama dengan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany dan Pjs Wali Kota Tangerang M Yusuf melakukan percobaan plat nomor kendaraan ganjil genap di tol Jakarta-Tangerang (Tol Janger) Minggu (15/4/2018).
"Launching ini merupakan jalan keluar dan edukasi kepada masyarakat yang sehari-harinya menggunakan lajur Tol Tangerang Jakarta," kata Budi dalam di Mall at Alam Sutera, Tangerang
BACA JUGA:
Menhub menambahkan, pemberlakuan sistem ganjil genap ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemacetan yang kerap terjadi di daerah penyanggah ibu kota.
Terlebih hal tersebut sebelumnya telah dilakukan di Kota Bekasi dan menunjukan hasil signifikan, yakni berkurangnya pengguna kendaraan pribadi sebesar 36 persen.
"Kecepatan juga naik sekitar 20 persen. Ini menunjukan prestasi yang baik. Dan dewan kota juga mengapresiasi," kata dia.
Bagi masyarakat yang setiap harinya terbiasa menggunakan kendaraan pribadi dan melintas di jalur Tol Janger bisa menggunakan kendaraan umum yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan.
Ada 17 bus yang disediakan sebagai alternatif bagi masyarakat yang kendaraannya tidak sesuai dengan aturan ganjil-genap.
"Bagi developer ini merupakan salah satu upaya. Saya apresiasi upaya ini. Supaya ini tidak membuat susah masyarakat melainkan dapat mengedukasi. Agar apa yang kita lakukan bisa lebih baik," kata dia.
Sementara itu Wali kota Tangsel Airin Rachmi Diany yang turut hadir dalam launching tersebut mengaku menyambut baik program ini. Bahkan dirinya siap jika diminta bantuan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
"Tentu kita juga akan merangkul masyarakat dan swasta agar program ink berjalan dengan baik dan mampu mengatasi permasalahan transportasi yang ada," ujar ibu dua anak tersebut.
Penerapan sistem ganjil genap sendiri akan mulai diberlakukan esok hari , Senin (16/4/2018).
Penerapan ganjil genap akan diterapkan sejak pukul 06.00 - 09.00 WIB juga akan diberlakukan lajur khusus bus dan pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV dan V mulai dari Cikupa hingga Tomang (dua arah).(DBI/RGI)
Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan belakangan ini memicu krisis pengelolaan sampah yang cukup serius. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari munculnya tumpukan sampah di berbagai jalan
TODAY TAG
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.100.881,40.
Kabar gembira bagi para pekerja di Kota Tangerang. Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang tahun 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 5.399.405, atau naik 6,5 persen dibandingkan tahun 2025.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
