TANGERANGNEWS.com-Pegiat Lembaga Komunikasi Kajian Strategis Pemerintahan (LKSP) menilai gerakan #2019GantiPresiden inkonstitusional dan menimbulkan polemik hukum. Pasalnya gerakan yang awalnya hanya sebuah tagar di media sosial kini telah merambah ke gerakan nyata dengan adanya rencana deklarasi.

Menurut Wahid Hasyim, Direktur LKSPl, polemik hukum itu dikarenakan saat ini masih berlangsung pemerintahan dipilih secara konstitusional, sementara masa kampanye Pemilu 2019 pun belum dimulai. 

"Namun telah ada sekelompok orang secara terkoordinasi dan terorganisir melakukan kampanye secara masif untuk mengganti Presiden. Fenomena tersebut justru malah meresahkan masyarakat Indonesia," kata Wahid, Senin (13/8/2018) di Joker Caffe,Ciputat Tangsel.

Masih kata dia, gerakan yang berawal dari tagar di media sosial itu awalnya berlindung dengan argumentasi kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

"Namun, hak yang dijamin konstitusi tersebut diterjemahkan dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," tambahnya.

Lanjut Wahid, pasal 6 Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 secara sangat jelas menegaskan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kegiatan kampanye (#2019GantiPresiden) juga sudah mencirikan kegiatan keormasan, maka harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Organisasi Masyarakat," bebernya.

Sementara, jika ada partai politik yang menyatakan menjadi penyokong kampanye #2019GantiPresiden tersebut, maka partai politik bersangkutan dapat dikenai sanksi UU Pemilu. 

Karenanya, ia menilai bahwa gerakan kelompok pendukung gerakan #2019GantiPresiden bercirikan keormasan, namun ormas tersebut ilegal karena tidak terdaftar atau ijin dari kementerian terkait (Kemendagri).

“Maka dari itu, LKSP yang tergabung dari kelompok mahasiswa dan pemuda Tangerang Selatan menolak deklarasi gerakan #2019GantiPresiden dan mendorong Polri untuk menindak aktivitas kampanye tersebut sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan.” tukasnya.(MRI/RGI)