TANGERANGNEWS.com-KPU Kota Tangerang Selatan tengah bersiap menghadapi gugatan tiga partai politik yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Legislatif 2019 ke Mahkamah Konstitusi.
Salah satu persiapannya yakni melakukan pembukaan kotak suara kembali, guna dilakukan pengecekan form C1 hologram yang tersimpan dalam kotak suara di beberapa TPS yang disengketakan.
Pembukaan kotak suara disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu Tangsel M Acep dan beberapa petugas KPU Tangsel yang dipimpin langsung Ketuanya, Bambang Dwitoro.
"Jadi KPU Tangsel itu ada beberapa persiapan yang harus dilakukan terkait permohonan di MK, kita ada permohonan dari beberapa partai misal di Ciputat ada partai PDIP untuk DPRD Tangsel, di Ciptim Hanura, Pondok aren Nasdem. Selain di DPRD tingkat kota, ada juga Nasdem tingkat DPR RI yang ajukan permohonan," terang Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro ,Minggu (16/6/2019) di Kantor KPU Tangsel, Serpong.
Bambang mengatakan, pembukaan kotak suara hanya dilakukan terhadap lokasi-lokasi TPS yang dijadikan sengketa oleh para termohon, dalam hal ini partai politik seperti di Kecamatan Ciputat terhadap 18 TPS, Kecamatan Pondok Aren 33 TPS, serta Kecamatan Ciputat Timur 28 TPS. Hal tersebut juga dilakukan sesuai dengan ketentuan dan surat edaran dari KPU RI.
"Dalam persiapan ini, tentu untuk yang dijadikan permohonan itu ada lokusnya, di TPS mana saja di kelurahan mana saja itu harus ada pembuktian data alat bukti maka diperlukan data otentik, yaitu c1 hologram. Dalam ketentuan KPU tentang rekapitulasi itu diatur, kotak dapat dibuka jika ada permohonan (sengketa di MK)," jelasnya.
Selain sebagai persiapan alat bukti dalam persidangan di MK, pembukaan kotak suara pun dilakukan dalam rangka menyelesaikan proses Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng) oleh KPU Tangsel.
Dimana, dari data sementara perolehan suara hasil Pilpres dan Pileg pada 17 April, lalu belum 100℅ terinput dari TPS se-Kota Tangsel.
"Untuk Pilpres 99,8%, Pileg DPR RI 82,6℅, DPRD Banten 73,6℅, DPRD Tangsel 76,4℅ yang sudah terinput. Penyebabnya karena tidak semua KPPS membuat salinan ke KPU C1 yang untuk discan (input Situng)," terang Komisioner KPU Tangsel Mujahid Zen.(RAZ/RGI)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gadget atau Gawai di Satuan Pendidikan.
TODAY TAG
Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengalihkan pengadaan kendaraan dinas melalui skema sewa pada tahun 2026 terus menjadi sorotan publik.
Pernah merasa performa lari jalan di tempat atau malah kaki sering terasa pegal berlebih setelah latihan? Masalah ini sering kali bukan karena kamu kurang latihan, tapi bisa jadi karena sepatu yang kamu gunakan tidak sesuai dengan kebutuhan kaki.
Sejumlah komoditas pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat menjadi barang yang paling banyak dibeli melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sepanjang 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews