Connect With Us

Ratusan Pegawai Diskominfo Tangsel Tes Urine

Yudi Adiyatna | Selasa, 24 September 2019 | 21:43

Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan (BNNK Tangsel) saat melakukan pemeriksaan tes urine kepada para pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel di Lantai 6, Gedung 1, Puspemkot Tangsel, Selasa (24/9/2019). (TangerangNews/2019 / Yudi Adiyatna)

 

TANGERANGNEWS.com-Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan (BNNK Tangsel) melakukan pemeriksaan tes urine kepada ratusan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel di Lantai 6, Gedung 1, Puspemkot Tangsel, Selasa (24/9/2019) 

Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Tangsel Vinna Tauria menjelaskan, kegiatan tes urine ini dalam rangka pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pada instansi pemerintah. 

"Kita mengetes Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini mudah-mudahan pegawai yang kita tes tidak terindikasi pemakai narkoba,"ungkap Vinna saat ditemui di Diskominfo Tangsel. 

Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Tangsel Vinna Tauria, bersama Pelaksana Kepala Diskominfo Fuad saat kegiatan pemeriksaan tes urine kepada para pegawai Diskominfo Kota Tangsel di Lantai 6, Gedung 1, Puspemkot Tangsel, Selasa (24/9/2019).

Vinna mengatakan, sebelum di Diskominfo, pemeriksaan urine dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan hasilnya negatif. 

"Mereka merupakan instansi yang sangat merespon kegiatan ini dengan cepat," katanya. 

Vinna mengatakan, untuk Diskominfo masih ada pegawai yang belum melakukan tes urine, jika mereka belum mengikuti tes, maka pegawai ini akan dilakukan pemeriksaan secara ulang.

"Pegawai yang belum mengikut tes urine diharapkan datang ke BNN untuk melakukan pemeriksaan susulan,"ujarnya. 

Dalam pemeriksaan ini ada 7 parameter pemeriksaan yakni kokain, ganja, heroin, benzo atau obat-obatan, anvitamin, sabu, gorilla atau ganja cair. 

"Sampai saat ini pemeriksaan hasilnya negatif,  namun jika ada terindikasi narkoba maka akan dilakukan pemeriksaan ulang, apakah mereka sedang meminum obat dari dokter, kita akan melakukan kroscek, dan lihat obatnya, maka jika kita temukan akan lakukan assesment," ujarnya. 

Vinna menjelaskan, untuk pemilihan dinas dilakukan secara acak. "Karena kita tidak pernah tahu pengguna ada dimana, sehingga sistem acak ini sangat bagus untuk melihat secara langsung dengan melakukan pemeriksaan tes urine," katanya.

Lanjutnya untuk hasil pemeriksaan tes urine ini akan disampaikan melalui berita acara secara tertulis ke dinas bersangkutan. 

Sementara itu Pelaksana Kepala Diskominfo Fuad mengatakan, tes urine ini diikuti semua pegawai Diskominfo, termasuk dirinya. 

"Saya ikut tes dan lainnya juga ikut, jika ada yang tidak ikut maka akan dilakukan tes urine susulan," katanya. 

Fuad mengatakan, pemeriksaan tes urine ini tidak ada pemberitahuan, ini dilakukan agar semua pegawai di diskominfo dapat diperiksa apakah ada indikasi penyalahgunaan obat terlarang atau tidak. 

"Saya berharap semua pegawai di lingkup Diskominfo hasilnya negatif, namun jika ada yang terindikasi maka kita akan tindak sesuai aturan," pungkasnya.(RMI/HRU)

NASIONAL
Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Rabu, 7 Oktober 2026 | 21:41

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.

BANTEN
16 Lokasi di Banten Masih Menanti Akses Listrik, PLN Targetkan Menyala Akhir Desember

16 Lokasi di Banten Masih Menanti Akses Listrik, PLN Targetkan Menyala Akhir Desember

Kamis, 8 Oktober 2026 | 11:15

Sebanyak 16 lokasi di Banten masih dalam proses pembangunan jaringan listrik perdesaan. PLN UID Banten menargetkan seluruh jaringan tersebut dapat selesai dan mulai menyala pada akhir Desember 2026.

KOTA TANGERANG
Diana Rosiyana Dilantik Anggota DPRD Kota Tangerang, Siap Perjuangkan Aspirasi Warga

Diana Rosiyana Dilantik Anggota DPRD Kota Tangerang, Siap Perjuangkan Aspirasi Warga

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:16

Diana Rosiyana resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tangerang melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), Senin 12 Oktober 2026.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill