About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Pelecehan Seksual di SMK Waskito Tangsel#Perpanjang SIM#Informasi Pajak Kendaraan #Cuaca Tangerang#Pelecehan Seksual#Korupsi Tangsel#Bandara Soekarno-Hatta#Berita Haji#Peristiwa Tangerang #Pembunuhan di Tangerang#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Properti Tangerang

KPU Tangsel : Putusan MK Implikasi Politik

| Minggu, 29 Agustus 2010 | 21:49

Anggota KPUD Tangsel saat dilantik di Puspem Kota Tangsel. (tangerangnews / dira)

TANGERANGNEWS-KPU Kota Tangsel belum dapat menyikapi putusan MK yang mengabulkan judicial review UU No.27 tahun 2009 pasal 348 tentang Susduk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD yang berdampak terhadap komposisi kursi dan perubahan anggota legislatif Kota Tangsel.

 
Menurut Ketua KPU Tangsel, Iman Perwira Bachan, hingga saat ini belum ada keputusan apapun dari KPU terkait keputusan dari MK yang mengabulkan gugatan FKCLP tersebut.

“KPU Tangsel masih melakukan kajian dalam dengan KPU Kabupaten Tangerang dan KPU Provinsi. Kita dalami dulu dari berbagai aspek terkait keputusan MK tersebut,” ujarnya

Ia menuturkan pada prinsipnya KPU Tangsel menghormati keputusan MK. Namun untuk permasalahan ini, KPU harus berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil sikap.“Karena ini persoalan yang memiliki implikasi politik,” katanya.

Hal itu berbeda pandangan dengan anggota DPRD dari Partai Golongan Karya (Golkar) Abdul Qohar yang juga Sekretaris  Komisi B DPRD Kota Tangsel. Dia  menyatakan,  Partai Golkar multak menghormati keputusan hukum yang sudah dibuat itu karena memang partainya memandang persoalan ini sebagai persoalan hukum, bukan persoalan politik.
 
”Sehingga keputusan MK merupakan keputusan penuh dan tidak di pandang sebagai keputusan politik dan keputusan itu harus kita hormati meskipun komposisi kursi Golkar berkurang,” ujarnya
 
Namun, ia tidak menduga sebelumnya bila keputusan MA itu akhirnya dianulir oleh MK. Dia memahami bahwa permasalahan konsitusi memang ada ditangan MK.“ Ini memang dilematis bagi kami, dari sistem hukum yang carut marut. Akan tetapi dengan dianulirnya keputusan MA oleh MK itu memang bisa bernilai negative bagi MA sendiri,” katanya. (deddy)
 
KOMENTAR ANDA
TANGSEL
Adik Bunuh Kakak Kadung Gegara Rebutan Harta Warisan di Tangsel

Adik Bunuh Kakak Kadung Gegara Rebutan Harta Warisan di Tangsel

Minggu, 11 Mei 2025 | 19:08

Seorang pria berinisial F, 52, tega membunuh kakaknya berinisial N, 65, akibat konflik berkepanjangan terkait pembagian harta warisan peninggalan orang.

today tagTODAY TAG
MANCANEGARA
Konflik India-Pakistan Berpotensi Ganggu Ekspor Batu Bara Indonesia

Konflik India-Pakistan Berpotensi Ganggu Ekspor Batu Bara Indonesia

Jumat, 9 Mei 2025 | 12:19

Indonesia berpotensi terdampak secara ekonomi jika konflik antara India dan Pakistan terus berlanjut. Salah satu sektor yang diperkirakan akan terkena imbasnya adalah ekspor batu bara, yang selama ini menjadi komoditas andalan

PHOTO
photo
TEKNO
Bisa dari Rumah, Begini Cara Cairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan Pakai Aplikasi

Bisa dari Rumah, Begini Cara Cairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan Pakai Aplikasi

Senin, 12 Mei 2025 | 15:54

Masyarakat kini tak perlu lagi mengantre di kantor cabang untuk mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED