About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Jemaah Haji Tangerang 2026#SPMB 2026#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

Panwaslu Belum Lakukan Tindakan Start Kampanye

| Kamis, 30 September 2010 | 17:37

Muslich Basar Ketua Panwaslu Tangsel. (tangerangnews / deddy)

 

TANGERANGNEWS-Panwaslu Tangsel belum melakukan tindakan apapun terkait pelanggaan para kandidat. Padahal seluruh calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota hingga saat ini masih melakukan pencurian start kampanye. 
 
Ketua Panwaslu Kota Tangsel, Muslih Basar mengatakan, definsi pencurian start kampanye adalah sosialisasi yang dilakukan pasangan calon di luar jadwal kampanye setelah KPUD Kota Tangsel menetapkan nomor urut seluruh pasangan.
 
Namun, setelah KPUD Kota Tangsel menetapkan nomor urut pasangan calon pada tanggal 7 September 2010 kemarin, sejumlah alat sosialisasi calon seperti spanduk, stiker, dan baliho masih bertebaran di seluruh penjuru Kota Tangsel. Padahal, jadwal kampanye pemilukada sendiri dijadwalkan pada tanggal 26 Oktober 2010 mendatang.
 
Menanggapi hal tersebut, Muslih Basar, Ketua Panwaslu Kota Tangsel menjelaskan, pihaknya belum bisa menindak atau menegur para peserta pemilukada tersebut. Karena, sejak tanggal 7 September hingga 26 Oktober adalah waktu abu-abu. Menurut Muslih, sesuai undang-undang biasanya tiga hari setelah KPU menetapkan nomor urut calon, jadwal kampanye langsung dikeluarkan.
 
"Untuk kasus di Kota Tangsel ini sedikit berbeda di mana setelah menetapkan nomor urut, jadwal kampanye baru dilakukan hingga menunggu waktu sebulan lebih," ujar Muslih.
 
Nasrullah, anggota KPUD Kota Tangsel mengatakan, masa jeda yang cukup lama setelah penentuan nomor urut dengan jadwal kampanye bukanlah waktu abu-abu. Menurutnya, alasan mengapa pihaknya tidak menentukan jadwal kampanye setelah penentuan nomor urut adalah sesuai dengan peraturan.
 
"Kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan KPU," ujar Nasrullah, Kamis (30/9). Berdasarkan undang-undang tersebut, lanjut Nasrullah, bukanlah suatu masalah penentuan jadwal kampanye tidak dilakukan tiga hari setelah penentuan nomor urut. Namun, Nasrullah tidak menjelaskan lebih lanjut beberapa alasan pokoknya."Yang penting yang kita lakukan sesuai aturanlah," ujar Nasrullah. (dira)
 
 
KOMENTAR ANDA
TOKOH
Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Rabu, 3 Juni 2026 | 15:53

Slamet Suradio, masinis yang selamat dari peristiwa tabrakan kereta api dalam Tragedi Bintaro 1987, meninggal dunia pada Rabu, 3 Juni 2026, dini hari.

today tagTODAY TAG
BISNIS
UMKM Bisa Buka Stand Bazar Gratis di MTQ XXIII Banten

UMKM Bisa Buka Stand Bazar Gratis di MTQ XXIII Banten

Kamis, 9 Juli 2026 | 18:10

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah menengah (UMKM) yang hendak berjualan atau memamerkan produknya, dapat membuka stan tanpa biaya sewa di event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII Provinsi Banten tahun 2026.

PHOTO
photo
BANDARA
Bandara Soetta Sediakan Fasilitas Nobar Gratis Piala Dunia 2026 di Terminal 3

Bandara Soetta Sediakan Fasilitas Nobar Gratis Piala Dunia 2026 di Terminal 3

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:32

Sebagai pintu gerbang utama negara dengan mobilitas penumpang yang sangat padat, Bandara Soetta siap memanjakan para pecinta sepak bola dengan menyediakan lokasi nobar yang strategis di Smmile Center Terminal 3.

KAB. TANGERANG
DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:50

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED