TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menghibahkan 3 unit Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile kepada Polres Tangsel, untuk menangani pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut.
ETLE Mobile tersebut diserahkan langsung Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie di Halaman Polres Tangsel, Kecamatan Serpong, pada Rabu 16 Agustus 2023.
Baca juga: Kendaraan Bermotor Disebut Jadi Biang Kerok Polusi Udara di Kota Tangerang
Benyamin menyampaikan bahwa beberapa titik di wilayah Tangsel ini perlu dilengkapi ETLE Mobile, agar dapat meningkatkan disiplin lalu lintas masyarakat dan mengurangi angka kecelakaan.
“Hari ini saya hibah barang kepada Polres Tangsel dalam bentuk 3 unit ETLE Mobile. Walaupun ini sedikit, tapi bermanfaat untuk meningkatkan disiplin lalu lintas masyarakat dan mengurangi angka kecelakaan,” ungkapnya.
Menurutnya, ETLE Mobile ini akan dipasang di beberapa titik, sehingga dapat membantu pihak Polres Tangsel dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang terjadi.
“Jadi, kalau ada yang tertangkap kamera terkait pelanggaran, nanti surat tilangnya akan dikirim ke rumah. Lalu, kalau e bayar denda, akan kena masalah saat bayar pajak atau perpanjang STNK,” ucap Benyamin.
Baca juga: Dinkes Klaim Kualitas Udara Buruk Tak Pengaruhi Kasus ISPA di Tangerang
Benyamin juga menyebut kebutuhan akan ETLE masih perlu untuk ditambah. Karena itu, ia juga berharap kepada Pemerintah Provinsi Banten bisa memberi atensi soal kebutuhan ETLE untuk Polres Tangsel dan seluruh kota di Banten.
“Semoga Pemprov Banten bisa memberi atensi ke Polres Tangsel dan kota lain, supaya dengan begini masyarakat bisa tertib dan disiplin lalu lintas,” tutupnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah II menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Tangerang yang berlaku pada Senin 19 Januari hingga Selasa 20 Januari.
TODAY TAG
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
