TANGERANGNEWS.com-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie memberikan sanksi denda kepada ASN yang tidak hadir tanpa keterangan jelas dalam Apel Hari Kesadaran Nasional, di Lapangan Puspemkot Tangsel, Kamis 17 Juli 2025.

Dalam amanatnya, Benyamin secara tegas menyampaikan sanksi Rp5 ribu per orang yang akan disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Saya denda yang tidak hadir (apel), satu orang Rp5 ribu dan nanti uangnya diberikan kepada Baznas," ujarnya.

Benyamin menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat untuk mencatat dan nama-nama pegawai yang absen dari apel.

Ia menegaskan tidak ada lagi toleransi bagi ASN yang malas atau abai terhadap tugas, terutama dalam kegiatan formal seperti apel. 

Menurutnya, tidak ada alasan seperti macet atau lupa yang bisa diterima. Hanya pegawai yang sedang bertugas di luar kota atau mengikuti agenda resmi yang diberikan pengecualian. 

“Saya minta apel selanjutnya tidak ada lagi yang tidak hadir lagi. Kalau masih ada yang tidak hadir tanpa alasan jelas, saya akan pertimbangkan sanksi yang lebih keras, termasuk evaluasi jabatan,” tambahnya.

Benyamin juga menyoroti beberapa pejabat yang absen tanpa keterangan, termasuk Lurah dan Kepala Bagian yang seharusnya memberikan contoh dalam hal kedisiplinan. 

Ia mengaku kecewa, karena apel Hari Kesadaran Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi kinerja dan komitmen para ASN terhadap pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu, Benyamin kembali mengingatkan seluruh pegawai bahwa Pemerintah Kota Tangsel tengah berupaya keras mewujudkan visi kota yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Kolaboratif dan Lestari menuju tahun 2030.

Untuk itu, ia membutuhkan dukungan penuh dari pegawai yang berdedikasi dan memahami tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

"Saya hanya minta kalian meningkatkan disiplin saja, saya hanya minta kalian untuk meningkatkan kinerja. Ini apel kesadaran, kalau tidak sadar untuk datang, terus mau ngapain? Jangan kerja seenak-enaknya gitu, ini lembaga, ini pemerintah," jelasnya.