TANGERANGNEWS.com-Krisis sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat sorotan tajam dari akademisi mengenai rapuhnya sistem transisi pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Anisa Widyanti, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Wiraswasta Indonesia, menilai situasi ini sebagai ujian kohesi sosial bagi Kota Tangsel.

Menurutnya, penghentian aktivitas pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang tanpa adanya skema transisi yang matang telah menciptakan ketimpangan antarwilayah.

Secara sosiologis, kota adalah organisme yang saling tergantung. Jika satu fungsi berhenti, dalam hal ini pembuangan sampah, maka seluruh sistem akan sakit.

"Penutupan TPA tanpa solusi transisi telah mengubah kecamatan lain menjadi korban, di mana lingkungan mereka kini dipenuhi 'TPA ilegal' akibat sampah yang tak terangkut," paparnya, Jumat 19 Desember 2025.

Tinggalkan Sistem Open Dumping dan Beralih ke Teknologi

Anisa menekankan bahwa protes warga Serpong di kantor DPRD kemain, adalah sinyal kuat bahwa sistem open dumping (sampah hanya ditumpuk) sudah tidak relevan lagi untuk kota padat seperti Tangsel.

Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera beralih ke teknologi pengolahan modern.

"Pemkot harus berani berinvestasi pada teknologi insinerasi ramah lingkungan untuk meminimalisir bau dan polusi. Selain itu, perlu ada formalisasi skema kompensasi bagi warga terdampak, mulai dari jaminan air bersih hingga fasilitas kesehatan yang mumpuni di sekitar TPA," tambahnya.

Selain solusi di hilir (TPA), Anisa Widyanti juga menyarankan agar beban TPA Cipeucang dikurangi secara signifikan dengan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat hulu, yakni di level kecamatan dan kelurahan.

Beri Informasi Transaparan

Ia juga mengingatkan pentingnya peran Kominfo dalam menjaga arus informasi terkait penataan TPA Cipeucang.

"Pemkot Tangsel perlu mengomunikasikan setiap progres penataan secara berkala. Jangan sampai terjadi misinformasi yang justru memicu aksi massa susulan," tegasnya.

Sebagai penutup, Anisa menilai peran Pemkot sebagai mediator sangat krusial untuk mengedepankan hakikat budaya gotong royong dan tepo seliro (tenggang rasa) antara kepentingan operasional kota dan kesejahteraan warga lokal.

Jika sinkronisasi antara kerja teknis dan pemahaman sosiologis ini terwujud, krisis sampah di Tangsel diyakini akan segera berakhir.