TANGERANG- Ratusan buruh dan pekerja di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tak mau kalah dalam memperingati mogok massal, Rabu (3/10). Mereka juga turut melakukan aksi mogok massaldengan turun ke jalan dan mengepung Balai Kota Tangsel untuk menuntut penghapusan kerja kontrak (Outsourcing) dan politik upah murah.
Buruh dan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) tersebut mulai beraksi sekitar pukul 09.30 WIB. Semula, buruh dan pekerja yang kebanyakan berasal dari pabrik Pratama dan Surya Toto melakukan aksi sweeping di sepanjang Jalan Raya Serpong.
Dengan menggunakan kendaraan roda dua, dan sebuah pick up terbuka, buruh dan pekerja ini bergerak perlahan dari pabriknya ke Kantor Wali kota Tangsel di Setu. Mereka juga sempat melakukan blokade jalan sepanjang iring-iringan ke kantor Airin Rachmi Diany tersebut.
Sesampainya di Kantor Walikota Tangsel, buruh yang sejak awal sudah menyiapkan spanduk dan baliho besar langsung menggelar orasinya. Dalam spanduk mereka menegaskan agar pemerintah setempat mau mendorong soal penghapusan upah murah dan kerja kontrak tersebut.
“Pemkot Tangsel sebagai bagian dari pemerintahan punya kewajiban yang sama dengan pemerintahan SBY. Yakni kami minta untuk melakukan penghapusan outsourcing dan upah murah di Tangsel,” ucap Agus, Koordinator Aksi.
Anggota KS-PSI ini juga menyatakan, pihaknya akan terus melakukan aksi jika pemerintah setempat tidak membantu para buruh dan pekerja mendapatkan haknya, dan dihapuskan sistem kerja kontrak yang selama ini membelenggu mereka. “Jika dalam sepakan ini tidak ada perhatian, kami akan turun lagi ke jalan,” ancamnya.
Setelah berorasi beberapa saat, sejumlah perwakilan buruh dan pekerja kemudian diterima sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif Kota Tangsel, diantaranya Asisten Daerah (Asda) 2 Ahadi, Kasatpol PP Sukanta, dan sejumlah anggota Komisi 2 DPDR Kota Tangsel Sudarso, Sugeng Santoso serta Almansur.
Dalam audensi itu, baik eksekutif dan legislatif menerima tuntutan para buruh dan pekerja dan akan melanjutkannya ke pemerintah pusat selaku pembuat undang-undang ketenagakerjaan. “Kami anggap tuntutan yang dilakukan buruh ini penting. Namun, bagaimanapun keputusan ada di pusat, kami dari daerah hanya bisa mengusulkan,” imbuh Sudarso.
Setelah puas berorasi hampir 6 jam lamanya, sekitar pukul 14.00 WIB, ratusan buruh dan pekerja ini membubarkan barisan dengan tertib. Mereka pun hanya mengancam akan kembali melakukan aksi selama tidak ada tanggapan serius dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat.
