About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Jemaah Haji Tangerang 2026#SPMB 2026#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

Pajak Parkir Tak Masuk, DPRD Tangsel Bentuk Panja

| Jumat, 25 Januari 2013 | 20:04

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)

 

 
TANGSEL-DPRD Tangsel akan membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas soal parkir off street (area khusus parkir) yang kini penertibannya menuai masalah.
 
Ketua Komisi III DPRD Kota Tangsel Hadidin mengaku, panja parkir diperlukan untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir.
 
“Kalau banyak yang tidak berizin, kita harus cari duduk perkaranya di mana. Dan, apakah selama ini potensi parkir itu terdata atau tidak,” kata Hadidin, Jumat (25/1).
 
     Hadidin menjelaskan, selama ini pihaknya hanya mendapatkan informasi bahwa di Kota Tangsel terdapat 37 lokasi parkir yang tak berizin. Itu pun, karena izinnya sudah habis. Tetapi, katanya, pada pekan ini Pemkot Tangsel melakukan penertiban terhadap ratusan lokasi parkir yang tak berizin.
 
“Ini berarti yang dilaporkan kepada DPRD lebih dari itu. Kenapa bisa terjadi?” katanya penuh tanya.
 
     Jika hal demikian benar, kata Hadidin, maka terdapat miliaran rupiah peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang. Hal itu, katanya, jelas sangat merugikan daerah yang semestinya bisa menambah pundi-pundi pendapatan daerah.
 
 “Bukan menguap lagi. Sudah jelas, kalau tidak ada izin pajaknya tidak terpungut. Berati tidak ada pajak yang masuk ke daerah,” jelasnya.
 
     Panja, kata Hadidin, sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Tangsel bisa diusulkan oleh anggota Dewan baik atasnama komisi atau fraksi. Usulan panja, akan ditindaklanjuti Hadidin, dalam forum Badan Musyawarah (Banmus). “Kita akan sampaikan kepada unsur pimpinan di forum Banmus,” imbuhnya.
 
     Sebelum membentuk panja, Hadidin berjanji akan memanggil tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan masalah parkir dan perpajakan. Yaitu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel. “Senin (28/1) siang akan kita panggil. Pertemuan di ruang rapat gabungan, dan harus terbuka, biar semua warga tahu,” ujarnya. (TMD/DNG)
 
 
 
KOMENTAR ANDA
WISATA
Tembus Top 125 Event Nasional, Festival Cisadane 2026 Siap Digelar Lebih Megah dan Ramah Lingkungan

Tembus Top 125 Event Nasional, Festival Cisadane 2026 Siap Digelar Lebih Megah dan Ramah Lingkungan

Jumat, 10 Juli 2026 | 14:40

Kota Tangerang bersiap menyambut salah satu perhelatan budaya terbesar tahun ini. Festival Cisadane 2026 resmi akan berlangsung selama lima hari penuh, mulai 22 hingga 26 Juli 2026, dengan berpusat di Jembatan Kaca Berendeng.

today tagTODAY TAG
OPINI
Menanti Keadilan Pendidikan untuk Madrasah Aliyah di Banten

Menanti Keadilan Pendidikan untuk Madrasah Aliyah di Banten

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:58

Masuknya MA swasta ke dalam Program Sekolah Gratis sejatinya merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Madrasah Aliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu

PHOTO
photo
TEKNO
Perhatikan 5 Faktor Penting Fundamental Sebelum Memilih Aset Crypto

Perhatikan 5 Faktor Penting Fundamental Sebelum Memilih Aset Crypto

Kamis, 9 Juli 2026 | 18:15

Banyak investor tertarik membeli aset crypto hanya karena melihat harga yang sedang naik. Padahal, keputusan investasi yang baik berdasarkan analisis fundamental.

KAB. TANGERANG
DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

DPRD Kabupaten Tangerang Buka Peluang Pembahasan Raperda Anti-LGBT

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:50

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED