DP4 Kota Tangerang Selatan 951.890

| Kamis, 7 Februari 2013 | 17:16

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menyerahkan DP4 kepada Ketua KPU Kota Tangsel Iman Perwira Bahcan. (tangerangnews / rangga)

TANGERANG- Jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Kota Tangerang Selatan sebanyak 951.890 jiwa.

Hal itu diketahui berdasarkan keterangan dari Anggota KPU Kota Tangerang Selatan Agus Supadmo yang sengaja hadir dalam acara penyerahan DP4 dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Grand Zury , Serpong, Kota Tangsel kepada Ketua KPU Kota Tangerang Selatan Iman Perwira Bahcan.

“Jumlahnya 951. 890 jiwa,” ujar Agus Supadmo kepada wartawan www.TangerangNews.com Kamis (7/2/2013) seusai menerima DP4 dari Wali Kota Tangerang Selatan, di Serpong. Jumlah itu jauh dari data DP4 Kota Tangerang yang berjumlah 1.280.715 jiwa.

Diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Rina Hernaningsih menagatakan, data DP4 sebanyak 1.200.715 jiwa itu berasal dari Kemendagri, yang didapat dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). “Yang menentukan jumlah DP4 itu dari Kemendagri. Kami hanya menerima,” katanya.

Sedangkan saat ditanya apakah naik dari tahun sebelumnya, dia mengaku pastinya ada. “Hanya jumlah lima tahun yang lalu saya tidak hapal, indikator naik pasti karena jumlah penduduknya bertambah,” tandasnya. (DRA)

Terpopuler

TOKOH

KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

Senin, 7 September 2026 | 15:29

‎Ulama kondang asal Kabupaten Tangerang KH. Ahmad Fudholi meninggal dunia setelah menjalani perawatan pascakecelakaan di Tol Tangerang-Merak.

AYO! TANGERANG CERDAS

Kampus Baru BINUS ASO di BSD, Mahasiswa Kembangkan Robot AI dan Tangan Prostetik

Senin, 19 Oktober 2026 | 18:28

BINUS ASO School of Engineering resmi membuka kampus baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) D-HUB BSD, Kabupaten Tangerang.

OPINI

Korupsi dan Politik Pilih-Pilih Standar Global

Jumat, 23 Oktober 2026 | 19:42

Wacana redefinisi korupsi yang dilemparkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memicu kegaduhan baru di ruang publik. Pemerintah mengusulkan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi bergeser mengikuti standar global

HIBURAN