TANGERANG-Maraknya pertanyaan masyarakat mengenai pembangunan tol membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mendorong agar Pemerintah Pusat segera membuat FS atas proyek tol yang melintasi Tangsel.
Itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel Mursan Sobari, Kamis (28/2).
"Sebab, dengar sendiri kan tadi. Begitu banyak masyarakat yang ingin mengetahui rencana tersebut. Karena mereka khawatir rumah mereka terkena proyek," ujar Mursan, seusai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan Serpong, Kota Tangsel.
Sayangnya, Pemkot Tangsel menurut Mursan belum juga mendapat kepastian dari pemerintah pusat, mengenai rencana pembangunan tol. "Kami hanya diberitahu ada pembangunan dua tol yang melintasi wilayah kami (Tangsel). Yang pertama soal pembangunan tol Serpong-Bandara, yang kedua Serpong-Balaraja," ujar Mursan.
Selain karena banyaknya desakan masyarakat, Mursan menyatakan, apabila cepat teralisasi pembangunannya dua tol itu bisa mengurai kemacetan di Jalan Raya Serpong. "Kalau Serpong-Balaraja kan BSD yang mengelola. Nah, FS-nya saya sudah minta segera diselesaikan oleh BSD," katanya.
Memang dalam rencana tol Serpong-Balaraja itu wilayah Tangsel yang terlintasi hanya sekitar satu kilometer. Tetapi, kata dia, efeknya akan terasa di Jalan Raya Serpong. Karena, kabarnya akan dilengkapi interchange, sehingga bersinergi dengan tol yang digarap oleh pemerintah pusat Tol Serpong-Balaraja."Kalau yang tol Serpong-Balaraja sudah dalam tahap pembebasan lahan," terangnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel Teddy Meiyadi mengatakan, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar bisa lebih bersabar. "Dan, yang terpenting jangan sampai terbuai dengan memberikan surat-surat berharga kepada broker tanah. Sabar saja, " katanya.
Sementara itu, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, pemerintah daerah dalam permasalahan tol hanya sebagai fasilitator dan mensosialisasikan saja.
"Tetapi itu jika itu kami sudah mendapat informasi yang benar dari pemerintah pusat. Tetapi secara detailnya kami belum mendapat laporan. Namu, kami butuh kepastian untuk disosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.(DRA)
