TANGERANGNEWS.com-Masalah banjir yang tak kunjung usai di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, memicu kritik pedas dari Senayan.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus, menilai penanganan banjir oleh pemerintah selama ini masih bersifat reaktif dan hanya menyentuh permukaan tanpa memberesi akar masalah.

Pernyataan itu disampaikan pada saat audiensi dengan warga terdampak banjir di kawasan Villa Mutiara Pluit, di Senayan Selasa 07 April 2026.

Diketahui, banjir yang terjadi pada Maret lalu dipicu luapan Situ Bulakan hingga menjebol tanggul di kawasan Garden City. Dalam dua kejadian berdekatan, genangan bertahan hingga lima hari.

“Ini bukan kejadian pertama. Dalam satu bulan bisa dua kali, masing-masing sampai lima hari. Artinya warga hidup dalam genangan hampir 10 hari. Ini jelas menunjukkan ada masalah serius yang tidak pernah benar-benar diselesaikan,” kata Idrus.

Ia menilai pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah masih berfokus pada penanganan dampak, bukan sumber persoalan.

Pembersihan lumpur dan bantuan darurat, menurut dia, hanya menjadi solusi jangka pendek yang berulang setiap kali banjir datang.

“Selama akar masalahnya tidak disentuh mulai dari kapasitas situ, kekuatan tanggul, hingga sistem drainase banjir ini hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang lagi,” ujarnya.

Sentil Pemkot Tangerang dan Desak Campur Tangan Pusat

Idrus juga menyoroti peran Pemkot Tangerang yang dinilai belum maksimal dalam merespons keluhan warga. Ia mendesak wali kota tidak hanya hadir saat bencana, tetapi memastikan langkah mitigasi berjalan konsisten.

Namun, ia menegaskan bahwa beban penanganan tidak bisa sepenuhnya ditumpukan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, persoalan banjir di Periuk sudah masuk kategori lintas kewenangan yang membutuhkan campur tangan pemerintah pusat.

“Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemkot sendiri. Harus ada keberanian untuk berkolaborasi antar sektor dengan duduk bersama pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR. Kalau tidak ada koordinasi lintas level, pola penanganannya akan terus tambal sulam,” kata Idrus.

Ia menilai, proyek-proyek infrastruktur pengendalian air seperti normalisasi situ, penguatan tanggul, dan pembenahan drainase membutuhkan dukungan anggaran dan perencanaan dari pemerintah pusat.

“Kalau dibiarkan seperti sekarang, warga akan terus menjadi korban dari siklus yang sama. Ini bukan semata soal bencana, tapi soal kegagalan tata kelola,” ujarnya.

Dalam audiensi itu, warga menyampaikan kerusakan yang mereka alami, mulai dari rumah terendam hingga fasilitas umum yang rusak.

Gedung posyandu yang juga digunakan sebagai tempat sedekah sampah dilaporkan mengalami kerusakan berat pada bagian atap.

Banjir juga disebut melanda sedikitnya tiga kelurahan, dengan tambahan wilayah terdampak dari aliran sungai lain. Ketinggian air mencapai 2 hingga 4 meter, menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit.

Warga berharap ada langkah konkret, bukan sekadar respons darurat setiap kali banjir terjadi. Mereka menuntut kepastian bahwa peristiwa serupa tidak terus berulang tanpa solusi jangka panjang.

Idrus mengatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendorong keterlibatan pemerintah pusat. “Kalau tidak ada langkah luar biasa dan koordinasi serius, kita hanya sedang menunda bencana berikutnya,” kata dia.