TANGERANGNEWS-Rendahnya tingkat kepercayaan publik karena partai-partai politik (parpol) lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri ketimbang kepentingan bangsa dan Negara.
Parpol dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kredibilitas yang rendah di mata publik. Hal itu bisa dilihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode Januari-April 2010.
Tingkat kepercayaan publik pada DPR hanya 56%. Sedangkan terhadap parpol, kepercayaan publik lebih rendah lagi yakni 48%. Menurut Pengamat Politik LSI Burhanuddin Muhtadi, hal itu disebabkan beberapa faktor antara lain karena parpol terlalu sibuk mengurusi kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan bangsa dan negara.
"Jadi parpol lebih banyak menjual slogan dan retorika bahwa mereka memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkap Burhanuddin, hari ini.
Hal itu semakin diperkuat dengan perilaku parpol menjelang pemilihan umum (pemilu) dan setelah duduk di kursi Dewan. "Mereka mendekati rakyat menjelang pemilu saja tetapi setelah pemilu, rata-rata parpol menjaga jarak dengan rakyat. Di DPR pun mereka lebih banyak berkoar-koar untuk kepentingannya sendiri," kata Burhanuddin.
Kredibilitas parpol dan DPR, papar Burhanuddin, semakin jatuh di mata rakyat ketika muncul isu-isu negatif seperti wacana dana aspirasi, block grant desa, kemalasan anggota dewan dalam menghadiri sidang, dan korupsi.
Burhanuddin berpendapat ketidakpercayaan publik terhadap parpol bakal mengancam demokrasi. "Bagaimanapun parpol adalah pilar demokrasi. Kalau terus menerus rapornya merah, itu sama saja membunuh demokrasi pelan-pelan," tukasnya.
Karena itu, menurut dia, parpol berkewajiban memperbaiki kredibilitas mereka di mata rakyat. Caranya, dengan menjalankan fungsinya untuk menyerap aspirasi rakyat, melakukan kaderisasi secara optimal bukan didasarkan pada dinasti maupun patronase politik, dan turun ke bawah.
"Itulah fungsi-fungsi dasar partai politik yang sayangnya sampai sekarang belum dilakukan."
Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan, rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol juga berkaitan dengan sistem kepartaian Indonesia yang multipartai ekstrem.
"Akibatnya differensiasi dan positioning masing-masing partai itu tidak jelas di mata rakyat," ujarnya.
Selain itu, parpol-parpol didominasi oleh patronase politik yang menyebabkan kehidupan internal partai tidak sehat. "Patronase politik ini sebagian besar disokong oleh pemilik modal," kata Burhanuddin. Dalam pengambilan keputusan, parpol dikendalikan oleh segelintir elit tanpa melibatkan proses dari bawah ke atas," pungkasnya. (mi/jp/dira)
