Connect With Us

Pasca Putusan MK, KPU Disarankan Buat Keputusan

| Kamis, 16 September 2010 | 22:29

Ibnu Jandi (facebook / facebook)

TANGERANGNEWS- Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  situasi politik semakin panas dan terus menggelinding.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang   disarankan segera melaksanakan keputusan MK tersebut.
Sebab, jika tidak implementasi keputusan MK tersebut  tidak segera dilaksanakan, akan mengancam Kota Tangsel dikembalikan ke Kota Induknya, Kabupaten Tangerang dengan dalil tidak mampu menjalankan roda pemerintahan Tangsel sebagai sebuah kota otonom baru,  sebagaimana  amanat UU  Nomor 51/2008 pasal 9 ayat 1.

Yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pasal 22 ayat 1, (PP) Nomor 78 tahun 2007 pada Bab IV Penghapusan dan Penggabungan Daerah. 

Menurut Pemerhati Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Ibnu Jandi kepada wartawan mengatakan, keputusan MK tersebut sebenarnya sudah bisa dilaksanakan. Karena, lanjut jandi, MK telah mengabulkan semua permohonan yang diajukan Forum Komunikasi Caleg Lintas Partai (FKCLP), sehingga pernyataan multitafsir yang selama ini berkembang di Tangsel terkait keputusan itu tidak perlu diperdebatkan.

”Keputusan MK saya rasa wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Jika tidak, Tangsel harus dikembalikan ke titik ”NOL”. Jika demikian, Tangsel bisa kembali bergabung dengan Kota/Kabupaten induknya,” ungkapnya,Kamis (16/9).

Dikatakan Jandi, pihak-pihak yang memperdebatkan keputusan MK, terutama yang akan merasakan langsung keputusan tersebut dinilai  tidak pernah membaca UU 51/2008 dan tidak memahaminnya.

Tidak hanya itu, pihak-pihak tersebut juga takut kehilangan jabatannya yang belum lama dinikmati.
 
Ia menambahkan, didalam UU tersebut sudah dijelaskan secara rinci oleh MK. ”Tidak perlu diperdebatkan. Pakar hukum manapun pasti akan bilang keputusan itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi apa lagi yang dipertanyakan,” ketusnya.

Dihubungi terpisah, anggota KPU Pusat, Abdul Aziz membenarkan pihaknya tengah melakukan pertemuan dengan pihak KPU Kabupaten serta pihak Pemprov Banten . Namun dalam kesempatan tersebut, dirinya belum bisa membeberkan isi pertemuan.

Ditanya kapan pihaknya segera mengeluarkan peraturan baru untuk melaksanakan keputusan tersebut, Abdul Aziz menegaskan masih menunggu hasil kajian bagian biro hukum KPU. Ia juga mengatakan, dalam waktu dekat ini belum bisa menyimpulkan untuk melaksanakan keputusan MK. ”Untuk progressnya sejauh mana saat ini, masih dalam pembahasan. Kami juga tengah menunggu hasil kajian dari biro hukum kami,” pungkasnya. (deddy)
 
 
 
KAB. TANGERANG
Perumahan Grand Harmoni 2 Balaraja Tangerang Kebanjiran, Warga: Ini Paling Parah

Perumahan Grand Harmoni 2 Balaraja Tangerang Kebanjiran, Warga: Ini Paling Parah

Senin, 29 April 2024 | 23:00

Banjir melanda Perumahan Grand Harmoni 2 di Desa Bunar, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Senin 29 April 2024.

PROPERTI
AMMAIA Ecoforest Hadirkan Hunian Eksklusif Sejuk dan Ramah Lingkungan di Tangerang, Mulai dari Rp1,8 Miliar

AMMAIA Ecoforest Hadirkan Hunian Eksklusif Sejuk dan Ramah Lingkungan di Tangerang, Mulai dari Rp1,8 Miliar

Rabu, 24 April 2024 | 21:36

Astra Land Indonesia (ALI) melalui kerjasama dua developer properti terkemuka Astra Property dan Hongkong Land, menghadirkan kawasan perumahan eksklusif bernama AMMAIA Ecoforest, di kawasan Suvarna Sutera, Cikupa, Kabupaten Tangerang.

TANGSEL
Pemotor Tewas Tabrak Dump Truk Parkir di Pinggir Jalan Setu Tangsel

Pemotor Tewas Tabrak Dump Truk Parkir di Pinggir Jalan Setu Tangsel

Senin, 29 April 2024 | 14:54

Seorang pemotor tewas di tempat usai menabrak dump truk yang sedang parkir di pinggir Jalan Raya Taman Tekno Widya, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill