TANGERANGNEWS.com-Ratusan buruh di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menggelar aksi mogok kerja, Selasa (31/12/2019. Aksi itu dilandasi kecewa mereka atas kejelasan status kerjanya.
Para pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini sudah menjalankan aksinya sejak dini hari.
Mereka yang mogok berasal dari anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero), Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk.
"Tuntutan kami ini terkait tidak adanya status kerja. Ini tidak jelas,” ujar Yudi Wiratmaja, koordinator aksi.
Baca juga:
Ia mengatakan ketidakjelasan status kerja tersebut terlihat dari tempat perusahaannya bekerja. Pihak perusahaan memberikan kuasa kepada pihak ketiga yakni PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) untuk mengurusi semua status pekerjaan.
"Kami hanya meminta kejelasan status kerja di Gapura Angkasa. Oleh pihak mereka kemudian di sub kontrak lagi ke GDPS. Nah, kami di GDPS enggak jelas statusnya," ungkapnya.
Pihaknya telah melayangkan surat berkali-kali kepada manajemen ihwal ketidakjelasan ini. Namun tanggapan yang didapat adalah surat putus kontrak. Kata dia, sebanyak 800 pekerja tidak diterima.
"Kalau teman-teman sudah pada keluar semua, mungkin pesawat Garuda nggak akan berangkat malam ini," jelasnya.
Seluruh pegawai yang melakukan aksi mogok kerja merupakan pegawai di Ground Handling Bandara Soekarno-Hatta. Mereka telah bekerja lebih dari 10 tahun di posisi itu.
"Kami punya sertifikat dari Dinas Perhubungan," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Kota Tangerang terus menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu destinasi wisata urban favorit di Jabodetabek dan sekitarnya.
TODAY TAG
Nama Zohran Mamdani menjadi sorotan dunia usai hasil proyeksi pemilu menunjukkan dirinya unggul jauh dalam pemilihan Wali Kota New York.
Dalam rangka ikut meramaikan liburan akhir tahun, Paramount Gading Serpong menghadirkan berbagai ornamen tematik dan instalasi dekoratif khas Natal yang tersebar di kawasan hunian serta area komersial,
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto mengkritisi pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan efektif mulai Januari 2026
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
