TANGERANGNEWS.com-Praktik jual beli surat hasil swab test antigen atau PCR palsu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dibongkar pihak Kepolisian.

Aksi pemalsuan ratusan dokumen yang dilakukan pegawai kepada calon penumpang itu, dibongkar pada 23 Februari 2022 di Terminal 3. 

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Sigit Sany Setiyono mengatakan, komplotan pemalsu surat kesehatan Covid-19 itu sudah beraksi selama lima bulan. 

"Kami juga amankan empat orang tersangka dan ditahan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya akan kita proses sesuai protokol pidana," ujarnya, Jumat 25 Februari 2022.

Selama lima bulan, keempat tersangka sudah memproduksi 300 surat antigen palsu di bandara terbesar di Indonesia itu. Ada pun satu suratnya dihargai Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. 

Dari tindak pidananya tersebut, keempatnya berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60 juta. 

"Keempat tersangka punya perannya masing-masing, pertama mencari calon pelanggan, tersangka kedua menghubungkan ke tersangka tiga, dan tersangka ketiga menghubungkan ke tersangka empat," jelasnya.

Kemudian, tersangka keempat yang membuat surat keterangan negatif Covid-19 kepada penumpang Bandara Soekarno-Hatta. Keempat tersangka tersebut MSF, S, HF, dan AR.

"Ini adalah oknum dari petugas yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta, maka dari itu kami hadir bersama dengan seluruh stakeholder bahwa kita sama-sama komitmen oknum harus ditindak dan dikeluarkan dari penugasan di bandara," tegas Sigit. 

Menurutnya, tersangka AR yang merupakan warga Teluknaga, Kabupaten Tangerang bisa meretas aplikasi PeduliLindungi. 

Setelah bisa membobol aplikasi milik Kementerian Kominfo tersebut, AR langsung mencetak hasil negatif Covid-19 untuk penumpang. Pasalnya, para tersangka hanya butuh NIK dari pelanggannya.

"Ada oknum dari salah satu klinik di sekitar Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dalam aktivitas ini. Yang pasti yang bersangkutan punya akses kepada PeduliLindungi," pungkasnya.

Keempatnya disangkakan Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan surat dan dokumen juga Pasal 268 ayat 1 KUHPidana. Mereka diancam hukuman 4 hingga 6 tahun penjara.