TANGERANGNEWS.com-DPD Partai Hanura Banten meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera memecat Menkopolhukam Wiranto dari kabinet.
Padalnya, pendiri Partai Hanura ini dinilai melakukan berbagai manuver yang bisa menenggelamkan kiprah dan keberadaan Hanura di tengah masyarakat.
“Seharusnya Menkopolhukam menjadi teladan dalam hal ketaatan terhadap hukum, menjaga stabilitas politik dan HAM. Tapi ini justru melakukan tindakan yang sebaliknya,” ujar Ketua DPD Partai Hanura Banten Ahmad Subadri, Minggu (8/7/2018).
Keberadaan Wiranto, kata Subadri, saat ini justru dinilai merongrong kewibawaan pemerintah. “Wiranto sudah tidak layak lagi berada di Kabinet Jokowi-JK,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Haji Badri ini juga meminta agar seluruh kader Hanura di Banten terus bekerja keras demi memenangkan Pemilu 2019.
Menurut Subadri para kader dan simpatisan tidak perlu risau terkait keabsahan kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar di DPP Hanura.
Sebab, keabsahan tersebut diperkuat dengan keluarnya surat Menkumham RI tertanggal 6 Juli 2018. Ini menegaskan bahwa SK Menkumham RI No. M.HH-01.AH.11-01 tertanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020.
“Dengan mengacu pada surat Menkumham RI tersebut, KPU menegaskan bahwa pihak yang sah dan berhak mendaftarkan Caleg pada Pileg 2019 adalah Hanura di bawah kepemimpinan OSO-Herry Lontung Siregar,” tegas Haji Badri.(RAZ/RGI)
TODAY TAG
Ramadhan secara teologis dimaknai sebagai bulan penyucian diri, penguatan ketakwaan, dan peneguhan solidaritas sosial. Puasa tidak sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan juga latihan spiritual untuk membangun empati dan keadilan sosial.
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
