TANGERANG-Fraksi Hanura di DPRD Kota Tangsel tak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD-Perubahan tahun ini di Aula Gedung Universitas Sahid, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangsel, Selasa (13/10/2015).
Selain Hanura, PDIP akhirnya pun melakukan aksi walkout lantaran tidak setuju dengan anggaran perubahan yang dianggap aneh. Hujan interupsi pada rapat pembahasan terjadi ditengah- tengah perjalanan pengesahan.
TB Bayu Murdani Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel dari PDIP menyampaikan, dinas di Kota Tangsel banyak minta anggaran dan banyak program di APBD murni.
Tetapi hasilnya, ketika disuper visi anggaran yang dari APBD murni saja tak berjalan maksimal. Selain itu Bayu menuding dinas di Tangsel juga tak mau terbuka salam program mata anggaran.
"Kami tidak setuju dengan anggaran perubahan. Ada anggaran yang tidak dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ada pergeseran perubahan angka yang tidak berdasar. Ini kan tidak benar," kata Bayu.
Dia mencontohkan Dinas Perhubungan yang banyak meminta anggaran tetapi tak terbuka. " Rapat koordinasi saja mereka tidak datang," kata Bayu.
Bayu menambahkan, masih banyak juga SKPD yang hanya menganggarkan honor pegawai honorer tidak sampai setahun. Namun, tetap masih meminta anggaran perubahan yang besar.
Menurut Bayu, hal-hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan dan hal-hal negatif lainnya. Bayu juga menegaskan, bahwa walkoutnya PDIP tidak berkaitan dengan polemik Pilkada Tangsel 2015.
"Kami melakukan walk out supaya kemauan pemerintah dan DPRD bisa terakurasi dan tersinkronisasi. Ini masalah badan anggaran, bukan pilkada," kata Bayu
"Jadi buat apa ada perubahan, kalau soal buat Pilkada tentu jauh-jauh hari sudah kami sampaikan kalau untuk kebutuhan KPU dan Panwaslu sudah aman. Ini bukan soal Pilkada, ini kami hanya melihat ada pergeseran-pergeseran untuk penggunaan anggaran," ujar Bayu seusai walkout.
Sedangkan Airin Rachmi Diany Wali Kota Tangsel menyampaikan dalam pembahasan APBDP menurut dia itu dinamika."Itu biasa kan gitu dalam pembahasan, dinamika," ujar Airin.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
TODAY TAG
Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota menerapkan rekayasa lalu lintas selama beberapa hari ke depan seiring dengan penggunaan lokasi tersebut sebagai salah satu titik syuting film internasional terbaru yang dibintangi Lisa BLACKPINK
Warga RW 14 Kelurahan Rawabuntu, Serpong, resmi melayangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dan PT Bumi Serpong Damai (BSD).
Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id, pada 26 Januari - 19 Februari 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
