TANGERANGNEWS.com-Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Provinsi Banten menggelar makan bersama ratusan anak yatim di Sekretariat DPD IPHI Banten, Jalan Sudirman, Ruko Modern Land, Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu (8/12/2019).
Ketua DPD IPHI Banten Raidin Anom mengatakan, makan barsama dan santunan anak yatim tersebut pertama kali dilakukan. Namun, ia mengatakan akan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap bulan guna berbagi antar sesama.
"Kami punya program internal DPD IPHI supaya kegiatan ini menjadi kegiatan rutin. Ya, kami akan sisihkan 2,5 persen dari rezeki kami untuk membantu dan berbagi bersama anak-anak yatim piatu," ujar Raidin
Ia menambahkan, santunan dan makan bersama anak yatim tersebut juga akan jadi kegiatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Banten. Sehingga, hati para praktisi hukum itu semakin terasah kepeduliannya kepada anak yatim.
"Pertama, kami ingin sedikit berbicara tentang suri teladan, yaitu Nabi Muhammad yang mengasihi anak yatim. Kedua, memang ini bagian dari rasa syukur kami kehadirat Allah SWT," imbuhnya.
Kegiatan itu juga diharapkannya dapat memotivasi anak-anak yatim untuk mempersiapkan masa depan mereka lebih baik.
Senada, Sekretaris DPD IPHI Banten, Gabriel Reong Radja mengatakan, agenda santunan dan makan bersama anak yatim tersebut merupakan bagian rasa syukur.
"Jadi sengaja kami undang anak-anak yatim piatu karena dalam hukum agama itu kan punya hak atas rezeki orang yang lebih beruntung. Bukan mereka tidak beruntung, tapi keberuntungan mereka itu ya Tuhan titipkan kepada kita," pungkasnya.(MRI/RGI)
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
TODAY TAG
Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Bagi sebagian besar orang, dunia akademik dan politik adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah menara gading tempat para pemikir memburu kebenaran, sementara yang lain adalah arena berlumpur tempat kekuasaan diperebutkan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
