TANGERANGNEWS.com-Provinsi Banten didorong agar segera merealisasikan kawasan industri halal sehingga nantinya bisa menjadi percontohan nasional.

Dorongan itu diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), di Kota Serang, Selasa 30 November 2021 kemarin.

Najamudin menyebut, Pemprov Banten saat ini sedang intensif dan terus melakukan inovasi dan kolaborasi dengan semua pihak dalam memajukan ekosistem halal di Banten, termasuk lembaga legislatif dan pemerintah pusat.

“Makanya Pak Wagub tadi antusias sekali dan mengapresiasi apa yang kami dorong agar Banten menjadi kawasan industri halal itu,” katanya seperti dilansir dari Antara, Rabu 1 Desember 2021.

Menurut Najamudin, sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, potensi industri dan bisnis syariah Indonesia sangat besar.

Namun terkesan masih tertinggal dibanding negara tetangga, seperti Malaysia. Akibatnya, banyak produk halal Indonesia justru berasal dari negara industri maju non-Islam.

"Lifestyle halal dan syar'i yang meningkat harus kita imbangi dengan suplai produk halal secara berkelanjutan. Dan kami sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Banten yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam memahami kebutuhan masyarakat,” katanya lagi.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengapresiasi dorongan dari DPD RI yang menginginkan agar ada percepatan terkait pembangunan kawasan industri halal di Provinsi Banten.

Dorongan DPD tersebut mengingat Banten secara historis merupakan kawasan dagang yang sangat maju di zamannya.

"Letaknya strategis di Selat Sunda dan erat kaitannya dengan jalur dagang kawasan Sumatera, bahkan hingga ke Asia dan Eropa," katanya.

Selain menjadi kawasan penyangga ibu kota Jakarta, Banten menjadi pusat perkembangan dakwah Islam yang melahirkan banyak tokoh agama dan ulama ternama di Indonesia.

Menurut Andika, DPD RI melalui Najamudin meyakini Banten bisa menjadi kawasan percontohan pengembangan kawasan industri halal dan keuangan syariah di Indonesia, meski di tengah meningkatnya tren industri dan bisnis halal di banyak negara industri maju.

Oleh karena itu, DPD RI secara kelembagaan dalam pertemuan tersebut mengaku merasa perlu untuk terlibat aktif dalam berkontribusi memberikan masukan kepada para pimpinan daerah terkait pengembangan kawasan industri halal.