TANGERANGNEWS.com-Terkait tuntutan buruh untuk merevisi Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2022, Gubernur Banten Wahidin Halim bersikeras jika keputusanya sudah berdasarkan aturan.
Ia justru mempertanyakan bagaimana jika tuntutan buruh dipenuhi namun justru penolakan malah datang dari pihak pengusaha.
"Revisi bae (revisi saja). Pengusaha enggak mau gimana?" kata Wahidin Halim seperti dilansir dari IDN Times, Minggu 5 Desember 2021.
Menurutnya, penentuan nilai UMK 2022 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintan (PP) No 36/2021 tentang Pengupahan dam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Pria yang kerap disapa WH itu mengaku dilema jika menaikkan UMK hingga 5,4 persen seperti tuntutan buruh. Sebab, dirinya harus mempertimbangkan kekuatan perusahaan di masa pandemik COVID-19.
"Kalau bertentangan dengan PP dan SE Menaker, lalu gubernur harus gimana? Formulasi sudah dibuat dan lain-lain," tuturnya.
Seperti diketahui, Serikat buruh Banten berencana melakukan aksi mogok kerja mulai Senin 6 Desember 2021, sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang menaikan UMK tanpa mempertimbangkan usulan buruh.
Kabar duka datang dari keluarga besar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten. Ketua Umum KONI Banten, Edi Ariadi, yang juga mantan Wali Kota Cilegon periode 2016-2021, meninggal dunia pada Senin, 8 September 2025, pagi.
TODAY TAG
Kualitas pendidikan di Indonesia masih diwarnai kesenjangan yang sangat tajam antara wilayah perkotaan dan wilayah pelosok. Sekolah-sekolah di kota besar umumnya memiliki guru berkualifikasi tinggi, fasilitas lengkap, serta dukungan teknologi modern
Musim hujan seringkali membuat orang malas keluar rumah. Kondisi ini justru bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis kuliner, terutama untuk makanan yang identik dengan suasana hangat dan kenyamanan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
