TANGERANGNEWS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menilai, konsep bangunan dan tata ruang kawasan permukiman yang buruk menjadi bukti masyarakat belum siap menghadapi bencana. 

Menurut Kepala BMKG Dwikorita, hal tersebut terlihat saat terjadinya gempa di wilayah Banten beberapa waktu lalu. “Bukan gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka dalam setiap kejadian. Tapi akibat tertimpa bangunan,” ujar Dwikorita dalam keterangan tertulis BMKG Jakarta, Sabtu 29 Januari 2022.

Adanya dinamika kegempaan tak menentu, kata Dwikorita, ditambah dengan tata ruang permukiman yang tak dirancang dengan baik dan adaptif terhadap bencana, dapat memperburuk kondisi pada masyarakat akibat dampak gempa bumi.

Dari hasil kajian yang dilakukan BMKG, penyebab runtuhnya bangunan selain letak lokasi yang berada di atas lapisan tanah dengan klasifikasi tanah lunak (SE) adalah konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar tahan terhadap gempa bumi.

Contohnya pada saat gempa Magnitudo 6,6 mengguncang Kabupaten Pandeglang, Banten pada Jumat 14 Januari 2022,  terjadi kerusakan bangunan cukup parah. Kerusakan pada banyak bangunan itu kemudian diperparah dengan kepanikan masyarakat karena kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan mengantisipasi dan menghadapi bencana.

Dwikorita mengatakan, realitas itu telah membuktikan bahwa Indonesia belum siap menghadapi gempa besar yang sewaktu-waktu bisa terjadi, sehingga diperlukan perencanaan dan konsep pembangunan yang diperhitungkan baik secara potensi risikonya, dampak akibat serta bahaya bencana itu di suatu wilayah.

Menurutnya, gambaran sikap masyarakat yang panik, membawa pesan tersendiri khususnya bagi para stakeholder, para asosiasi profesi bangunan dan kementerian lembaga terkait, terkait perlunya pemahaman kewilayahan terutama yang berpotensi menjadi wilayah terdampak.

Ia menekankan, perlunya terus ditingkatkan melalui partisipasi aktif dari hubungan semua pihak dalam usaha membangun kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan melakukan mitigasi secara struktural maupun kultural terhadap bencana gempa bumi dan tsunami pada masyarakat.

Dwikorita meminta agar Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) dapat turut serta menyelesaikan masalah tersebut melalui pemberian pemahaman perlunya memperketat penerapan peraturan pembangunan bangunan tahan gempa di wilayah atau zona yang berpotensi terdampak akibat aktivitas suatu sumber kegempaan.