Connect With Us

Anggota KPPS Tangerang Protes Biaya Transportasi Tak Sesuai, KPU Beri Penjelasan

Fahrul Dwi Putra | Selasa, 30 Januari 2024 | 10:18

Pelantikan serentak KPPS di Kota Tangerang, Kamis, 25 Januari 2024. (@TangerangNews / Istimewa )

TANGERANGNEWS.com- Sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memprotes Komisi Pemilihan Umum lantaran dinilai tidak memberikan biaya transportasi pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) yang sesuai.

Salah satu anggota KPPS Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Lendy mengaku belum diberikan biaya transportasi pelantikan yang diikutinya pada Kamis, 25 Januari 2024, lalu.

"Bimtek pun saya ikuti dan sudah selesai, tapi uang transport-nya tidak ada," ujarnya dikutip dari RRI, Selasa, 30 Januari 2024.

Menurutnya, setiap anggota KPPS yang mengikuti pelantikan dan bimtek seharusnya memperoleh sejumlah uang dengan besaran Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. Namun, dirinya belum juga diberi pemberitahuan terkait pencairan biaya tersebut.

"Di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk ini, katanya hanya Rp100 ribu per orang. Tapi, kapan itu diberikan oleh KPU, belum juga ada pemberitahuan," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Nurdin, anggota KPPS Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Menurut dia, bukan hanya biaya transportasi, namun makanan yang diberikan juga tidak sesuai.

"Cuma snack saja yang saya terima, itu pun hanya berisi air mineral, dua kue seperti sisaan, dan kacang goreng," ucap Nurdin.

Menanggapi itu, Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang Reva menjelaskan, para anggota KPPS memang akan mendapatkan uang transportasi saat pelantikan dan bimtek.

Kendati begitu, uang transportasi belum dibayarkan secara langsung karena harus melewati beberapa proses, seperti misalnya data lokasi pelaksanaan.

"Nah, data ini informasi dari Kasubag kami belum menerima lengkap," imbuhnya.

Reva menegaskan, proses pengajuan hingga pencarian akan berlangsung selama dua hari. Untuk itu, ia menjamin anggota KPPS akan menerima biaya transport saat pelantikan maupun bimtek.

KAB. TANGERANG
DPRD Kabupaten Tangerang Tunggu Regulasi Pusat untuk Bentuk Perda Anti-LGBT

DPRD Kabupaten Tangerang Tunggu Regulasi Pusat untuk Bentuk Perda Anti-LGBT

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:38

Terkait usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan dan pencegahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai dasar hukum

BISNIS
Hadapi Era Digital, Habib Idrus Ajak Pemuda Perkuat Empat Pilar dan Lirik Bisnis Affiliate

Hadapi Era Digital, Habib Idrus Ajak Pemuda Perkuat Empat Pilar dan Lirik Bisnis Affiliate

Senin, 22 Juni 2026 | 11:45

Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tantangan sosial, penguatan nilai-nilai kebangsaan dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga persatuan bangsa.

BANTEN
SPMB Banten 2026 Dipantau KPK, Inspektorat Pemprov Diminta Awasi hingga Rampung

SPMB Banten 2026 Dipantau KPK, Inspektorat Pemprov Diminta Awasi hingga Rampung

Jumat, 26 Juni 2026 | 18:59

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan monitoring langsung terhadap penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Provinsi Banten.

TEKNO
Diskominfo Temukan Sejumlah Kendala Penggunaan Aplikasi Tangsel One

Diskominfo Temukan Sejumlah Kendala Penggunaan Aplikasi Tangsel One

Senin, 22 Juni 2026 | 18:36

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengevaluasi pengoperasian aplikasi super Tangsel ONE dan Asisten Virtual berbasis kecerdasan buatan (AI Chat-First), Helita, sejak diluncurkan bulan lalu.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill