TANGERANGNEWS.com-Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengkritisi kasus error-nya website PPDB SMA/SMK di Provinsi Banten.

Ia pun mendesak adanya audit investigasi terhadap jaringan PPDB secara independen, untuk melihat lebih dalam kasus tersebut. 

"Saya mendesak dilakukan audit secara independen, sebab masalah itu selalu berulang dan seperti tak ada perbaikan," tegasnya, Rabu 26 Juni 2024.

Perlu diketahui, PPDB untuk SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten digelar melalui situs resmi website https://ppdbmandiri.bantenprov.go.id/ mulai tanggal 21 Juni 2024. Namun dalam pelaksanannya, sistem tiba-tiba error.

Hal ini berdampak pada warga yang tengah mengakses website, seperti kesulitan mengunduh berkas dokumen. 

Kemudian, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) juga terlihat berubah tidak sinkron dengan data yang ada di Dapodik, sehingga banyak data siswa masuk ke daerah lain. 

Sementara itu, PPDB SMA menggunakan empat jalur penerimaan yakni jalur zonasi tangga 21 - 23 Juni, jalur afirmasi tanggal 30 Juni-2 Juli, jalur perpindahan orang tua tanggal 30 Juni-2 Juli dan jalur prestasi tanggal 30 Juni - 4 Juli.

Riko mengungkapkan kasus ini sangat disesalkan, karena pernah juga terjadi pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten tidak belajar dari persoalan tahun lalu.

Apalagi error-nya jaringan tersebut memicu kepanikan calon peserta didik dan orang tua, karena tidak dapat mengetahui hasilnya. Akibatnya, muncul dugaan negatif dari masyarakat terhadap layanan Dindik.

"Dugaan adanya kecurangan bisa saja mencuat yang tentunya bukan hal positif bagi Pemprov Banten," kata Riko.

Terkait kasus ini, perlu kiranya ada sikap pemerintah untuk menjelaskan kepada publik atas kejadian tersebut dan memastikan tak ada permainan.

"Berikan informasi kepada publik sebagai transparansi masalah yang terjadi. Karena kasus ini berulang dan terjadi pada momen yang sangat krusial," kata dia.

Tak hanya itu, jika ada temuan kecurangan, maka oknum tersebut harus ditindak dan peserta didiknya dibantu mencarikan sekolah.

"Sekarang nasib anak - anak masa depan bangsa ini terkatung - katung, karena sistem pemerintah yang berantakan dan tak disiapkan secara matang termasuk mitigasinya," ujarnya.