TANGERANGNEWS.com- Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Provinsi Banten menargetkan 2 juta suara buruh di Banten, baik dari sektor formal maupun informal untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02, Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Ketua Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Provinsi Banten Faizal Rakhman mengatakan, pihaknya akan terus menggalakkan konsolidasi dengan berbagai elemen buruh di seluruh wilayah Banten agar mencapai target tersebut.

"Kami masih terus melakukan konsolidasi kepada buruh serta memaksimalkan waktu untuk terus bergerak," ujar Faizal dalam deklarasi dukungan yang digelar di Kota Cilegon, Kamis, 10 Oktober 2024.

Dikatakan Faizal, deklarasi ini merupakan yang kedua setelah Kota Serang, dan selanjutnya akan diadakan di Kabupaten Serang. 

Menurutnya, sebagai pemimpin gubernur harus mewujudkan kesejahteraan buruh melalui perannya dalam melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan dan mengawasi kesejahteraan pekerja.

Oleh karena itu, pihaknya meyakini sosok Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang memiliki satu visi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan bagi kaum buruh.

"Besar harapan kami, Andra Soni-Dimyati akan mewujudkan itu setelah terpilih jadi Gubernur Banten tahun 2024-2029," kata Faizal.

Sementara itu, Ketua Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Kota Cilegon Jajuli menyebut, visi dan misi pasangan Andra Soni-Dimyati dengan slogan "Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi", selaras dengan kebutuhan buruh di wilayah Banten. 

"Seiring sejalan dengan serikat buruh untuk memajukan Provinsi Banten khususnya di Kota Cilegon dan mengurangi angka pengangguran serta bisa memberikan beasiswa pendidikan kepada anak buruh yang berprestasi," imbuh Jajuli.

Di sisi lain, Calon Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengucapkan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh para buruh.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan akan mengupayakan kesejahteraan buruh dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat kelas bawah.

Menurutnya, kesejahteraan buruh tidak dapat dicapai jika korupsi masih terjadi. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk menjaga keseimbangan antara pajak pengusaha dan upah buruh.

"Jangan demi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajaknya dibesarkan nanti gaji buruhnya nggak bisa meningkat. Harus dihitung kembali pajak-pajak itu, sehingga pemda dapat PAD, pengusaha untung dan buruh juga sejahtera," tukasnya.