Doyan Utang, 10 Provinsi Paling Banyak Pakai Paylater

Fahrul Dwi Putra | Selasa, 17 September 2024 | 10:33

Ilustrasi melakukan pembayaran menggunakan metode paylater (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com- Layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Paylater semakin digemari di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh PT Pefindo Biro Kredit (IdScore), hingga Semester I-2024, total pinjaman kredit Paylater di Indonesia mencapai angka Rp30,14 triliun.

Provinsi dengan jumlah pengguna Paylater terbanyak jatuh pada Jawa Barat dengan total pinjaman mencapai Rp7,52 triliun, atau sekitar 25% dari total pinjaman nasional.

Tren penggunaan Paylater yang meningkat ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan metode pembayaran ini untuk melakukan pembelian dengan cicilan tanpa kartu kredit.

Selain Jawa Barat, provinsi lain yang juga mendominasi penggunaan Paylater adalah DKI Jakarta dengan total pinjaman sebesar Rp4,25 triliun, dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan Rp3,26 triliun.

Berikut ini adalah daftar 10 provinsi dengan penggunaan Paylater tertinggi berdasarkan data Semester I-2024:

Jawa Barat (Jabar): Rp7,52 triliun
DKI Jakarta: Rp4,25 triliun
Jawa Timur (Jatim): Rp3,26 triliun
Jawa Tengah (Jateng): Rp2,65 triliun
Banten: Rp1,92 triliun
Sumatera Utara (Sumut): Rp0,89 triliun
Sumatera Selatan (Sumsel): Rp0,76 triliun
Riau: Rp0,59 triliun
Lampung: Rp0,56 triliun
Sulawesi Selatan (Sulsel): Rp0,55 triliun

Pertumbuhan Pengguna BNPL di Indonesia

Selain dari nilai pinjaman, pengguna aktif BNPL di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Hingga Juni 2024, pengguna layanan ini mencapai 14,37 juta, meningkat 9,35%** dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka ini mencerminkan minat masyarakat terhadap layanan Paylater yang terus meningkat seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, seperti proses pengajuan yang mudah dan cepat.

Layanan BNPL menawarkan kenyamanan kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya dalam bentuk cicilan.

Namun, penggunaan yang tidak terkontrol juga dapat meningkatkan risiko utang yang membengkak bagi pengguna. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam memanfaatkan layanan ini.