TANGERANGNEWS.com- PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Mulia Berkah Abadi resmi berganti nama menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amani Mulia Indonesia setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Perubahan identitas ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat posisi di industri perbankan syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas peran bisnis.
Proses pergantian nama telah melalui sejumlah tahapan hukum, mulai dari Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024, keputusan RUPS pada 11 Maret 2026, hingga pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan keputusan OJK Provinsi Banten tertanggal 21 April 2026.
Direktur Utama Amani Bank Endro Yuniary menegaskan, perubahan ini bukan hanya secara administratif.
“Nama baru ‘Amani Mulia Indonesia’ atau Amani Bank merepresentasikan nilai amanah, kepercayaan, dan kemuliaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu 22 April 2026.
Lanjutnya, pihak manajemen memastikan seluruh layanan kepada nasabah tetap berjalan seperti biasa tanpa perubahan, kecuali pada identitas perusahaan.
”Dengan identitas baru ini, kami yakin PT BPR Syariah Amani Mulia Indonesia akan menargetkan pertumbuhan bisnis yang lebih agresif, termasuk penguatan segmen pembiayaan produktif, ekosistem dan enterprise banking, serta peningkatan kualitas layanan digital dan engagement kepada Masyarakat” tutupnya.
Sebagai informasi, bank ini berdiri sejak 1995 dengan nama BPRS Risalah Ummat, kemudian berubah menjadi BPRS Mulia Berkah Abadi pada 2010.
Hingga Desember 2025, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp 512.681.171.733 dengan laba mencapai Rp 8.010.065.914.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Menikmati secangkir kopi hangat kini tidak hanya sekadar soal rasa, tetapi juga tentang merayakan kesetaraan.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memulai penyusunan dokumen kriteria kesiapan (readiness criteria), sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews