Connect With Us

Kesbangpol Kabupaten Tangerang Awasi Aliran Sesat

| Kamis, 11 Juli 2013 | 20:33

Aliran Sesat (tangerangnews / dens)

 
 

 
TANGERANG-Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang (Kesbangpol) mengadakan Rapat Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di ruang Parakan gedung PU Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
 
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang (Kesbangpol) Tisna Hambali Rudani mengatakan,  aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia ini dapat menimbulkan keresahan yang dapat memperkeruh keadaan.
 
“Mari kita jaga bulan suci ramadhan ini dengan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti provokasi, bentrokan dan lain-lain”, ujar Tisna.
 
 “Apabila ada sesuatu hal yang sekiranya menyimpang harap segera dilaporkan kepada Kesbangpol atau Kepolisian, ” Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tisna Hambali Rudani.
 
Bapak Ansori salah satu peserta undangan memohon kepada Kepolisian agar penjualan-penjualan minuman keras segera dibersihkan karena akan merusak keimanan seseorang.
 
Sekretaris MUI Kabupaten Tangerang Nur Alam Jaelani mengatakan, MUI tidak akan tinggal diam terhadap aliran-aliran sesat di Indonesia. (RLS)
BISNIS
Merek Jamu Herbal Asal Malaysia Masuk Indonesia, Bawa 10 Produk Racikan Khas Negeri Jiran

Merek Jamu Herbal Asal Malaysia Masuk Indonesia, Bawa 10 Produk Racikan Khas Negeri Jiran

Senin, 15 Desember 2025 | 18:51

Pasar jamu Indonesia kedatangan pesaing baru yang menjanjikan. Mister Bentong Nusantara, merek produk herbal terkemuka yang telah menjadi Nomor Satu di Malaysia, Senin 15 Desember 2025, resmi melakukan Soft Opening toko pertamanya di Indonesia.

KAB. TANGERANG
BP Taskin Pantau Dampak Kemiskinan Akibat Bencana di Sumatera

BP Taskin Pantau Dampak Kemiskinan Akibat Bencana di Sumatera

Senin, 15 Desember 2025 | 22:01

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai mEngawasi dan menghitung dampak kemiskinan yang disebabkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

NASIONAL
Pemerintah Klaim Cabut Izin 22 PBPH Bermasalah Seluas Lebih dari 1 Juta Hektare

Pemerintah Klaim Cabut Izin 22 PBPH Bermasalah Seluas Lebih dari 1 Juta Hektare

Selasa, 16 Desember 2025 | 15:34

Sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan dicabut oleh pemerintah pusat.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill