About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Info Beasiswa Tangerang#Tangerang Kekeringan#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

DPRD Kabupaten Tangerang Digeruduk Lagi

Mohamad Romli | Senin, 22 Mei 2017 | 12:00

Ratusan orang dari Forum Masyarakat Desa Dangdang (FMD) berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (22/5/2017). (@TangerangNews2017 / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com - Ratusan orang dari Forum Masyarakat Desa Dangdang (FMD) kembali berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (22/5/2017).

 
Massa yang datang sekitar pukul 10.40 langsung memasuki halaman gedung DPRD yang sudah dijaga ketat oleh aparat gabungan dari Satpol PP, Polisi dan TNI. Dilokasi tampak juga pihak keamanan mempersiapkan mobil water cannon.
 
Massa aksi langsung menggelar orasi dan membentangkan sepanduk berisi tuntutan aksi tersebut. Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang dengan menggotong dua maket keranda mayat, sementara beberapa orang lainnya dengan tergantung tulisan 'Pemerintah' di dadanya diam terpaku dengan mata ditutup kain putih.
 
"Ini adalah aksi kedua kami, kami menuntut DPRD untuk segera ikut menyelesaikan persoalan penyerobotan tanah di desa kami," orasi salah seorang peserta aksi.
 

 
Deden, Koordinator lapangan aksi, mengatakan bahwa mereka menuntut DPRD Kabupaten Tangerang untuk segera merealisasikan janjinya yang akan menyelesaikan kasus dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT. Bhanda Wibawa Asih. 
 
Sebelumnya, pernah digelar pertemuan antara Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang dengan perwakilan warga, BPN dan beberapa instansi terkait lainnya beberapa waktu yang lalu.
 
"Hasil pertemuan terakhir, DPRD akan membentuk Pansus untuk menyelesaikan persoalan di desa Dangdang, kami menuntut sejauh mana yang sudah dilakukan oleh DPRD," ujarnya.
 
Sampai saat ini, kata Deden, pematokan oleh PT. Bhanda Wibawa Asih masih terus dilakukan. Padahal di pertemuan sebelumnya warga meminta pematokan tersebut untuk dihentikan.
 
Saat ini, masih berlangsung pertemuan antara perwakilan massa aksi dengan anggota Komisi 1 DPRD, sementara massa aksi lainnya masih menggelar orasi di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang.
TagsDPRDKabupaten Tangerang
RELATED ARTICLE
KOMENTAR ANDA
TANGSEL
Amankan 18 CCTV dan Tabung Gas 50 Kg, Polisi Selidiki Unsur Kesengajaan Ledakan di Pasar Cimanggis

Amankan 18 CCTV dan Tabung Gas 50 Kg, Polisi Selidiki Unsur Kesengajaan Ledakan di Pasar Cimanggis

Kamis, 15 Oktober 2026 | 17:13

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri terus bergerak cepat mengusut tuntas insiden ledakan maut di Komplek Ruko Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat

today tagTODAY TAG
MANCANEGARA
Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:48

Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut

PHOTO
photo
SPORT
Bukan Tuan Rumah, 3 Venue di Kota Tangerang Dipakai PORPROV VII Banten 2026

Bukan Tuan Rumah, 3 Venue di Kota Tangerang Dipakai PORPROV VII Banten 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 | 19:47

Tiga sarana olahraga milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi ditunjuk sebagai lokasi pertandingan untuk tiga cabang olahraga (cabor) dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED