TANGERANGNEWS.com-Bupati Tangerang A Zaki Iskandar melakukan pemantauan ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) Desa di Kabupaten Tangerang yang menggelar Pilkades serentak, Minggu (27/8/2017).
Salah satu TPS yang dikunjungi Zaki adalah TPS di Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.
Zaki Iskandar saat mengecek sistem barcode di TPS Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Minggu (27/8/2017).
Didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Tisna Hambali, Zaki tiba di lokasi TPS yang terletak di lapangan Kampung Garudug, Desa Ranca Iyuh sekitar pukul 13.40 WIB. BACA JUGA : Bupati: Sistem Barcode Kartu Pemilih Pilkades Akan Diterapkan di Seluruh Desa
Hanya sekitar lima menit Zaki berada di lokasi, ia berkeliling dan berbincang-bincang dengan petugas serta panitia.
"Saya berkeliling di TPS yang ada di jalur selatan, berbagi tugas dengan Sekda dan Asda," ujarnya kepada awak media.
Zaki juga mengatakan, pantauan dari 16 Desa yang menggelar Pilkades hingga sebelum penutupan pencoblosan suara, kondisinya berjalan lancar.
"Hingga saat ini, kondisinya berjalan lancar semoga perhitungan suara sudah selesai pukul 17.00 WIB," tambahnya. BACA JUGA : Biaya Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang Capai Rp4,9 Miliar
Setelah sempat berpose dengan warga yang mengerebutinya, Zaki kemudian melanjutkan perjalanan ke TPS berikutnya.(RAZ)
Jajaran Unit Reskrim Polsek Batuceper Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran obat keras jenis Tramadol dalam jumlah besar.
TODAY TAG
Setiap 9 Februari, insan pers di Indonesia memperingati Hari Pers Nasional (HPN) sebagai momentum untuk menengok kembali perjalanan panjang pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
