TANGERANGNEWS.com-Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Banten III, Siti Masrifah prihatin dengan tingkat pendidikan warga Kabupaten Tangerang. Menurutnya, dengan penduduk berjumlah 3,48 juta jiwa, tingkat pendidikan di kabupaten masih rendah.
Masrifah mengatakan hal itu kepada awak media usai menjadi narasumber sosialisasi Integrasi Kampung KB di Desa Mekar Wangi, Cisauk yang dihelat Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (22/12/2017).
BACA JUGA:
Dikatakannya, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, hanya 15,99% di tahun ajaran 2015/2016 penduduk usia 0-6 tahun yang mengikuti pendidikan pra sekolah, persentase tersebut terbagi 44,28% di Taman Kanak-kanak (TK) dan 50,75% di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Di usia 15 tahun ke atas, penduduk berijasah Sekolah Dasar (SD) sederajat masih yang tertinggi, yakni sebesar 28,66% dan SLTP sebesar 23,24 persen, namun penduduk yang memiliki ijasah perguruan tinggi masih yang terkecil, yakni hanya 4,5%.
“Data ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Tangerang masih rendah,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang itu, lanjut sosok yang akrab disapa mbak Chifa ini, Pemkab Tangerang semakin serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan penduduknya, karena saat ini laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Tangerang pun masih yang tertinggi di Banten, yakni 3,17% pada tahun 2016, sementara rata-rata LPP Banten hanya 2,07%.
"Jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan sarana sosial lainnya yang baik juga, kalau tidak akan menjadi masalah serius," tambahnya.
Ia mencontohkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang terus meningkat setiap tahunnya, karena jumlah angkatan kerja tidak terserap oleh sektor lapangan kerja formal. Sementara, berkaca pada data BPS tersebut, sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Tangerang rendah, sehingga akan sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang menuntut keterampilan dan tingkat pendidikan minimal level SLTA.
“Terlebih, kita akan menghadapi bonus demografi, dimana usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif, ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Terkait hal itu, Masrifah mengimbau Pemkab Tangerang untuk terus menggencarkan program KB, untuk meningkatkan tingkat partisipasi aktif penduduk usia 15-49 tahun yang telah menikah untuk menggunakan alat kontrasepsi.
Keluarga kecil namun sejahtera diyakininya bisa meningkatkan tingkat pendidikan di Kabupaten Tangerang, karena jumlah anak yang dianjurkan hanya dua untuk tiap keluarga, memungkinkan orang tua mampu mencukupi kebutuhan pendidikan anaknya.
“Saat ini, persentase penduduk wanita usia 15-49 tahun dengan status pernah menikah yang menggunakan alat KB sebanyak 61,67 persen, namun jumlah ini harus terus ditingkatkan," jelasnya.
Dengan keberhasilan program KB, politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, berbagai persoalan yang akan menjadi tantangan Pemkab Tangerang dapat teratasi, karena kependudukan semestinya menjadi subjek dalam rencana pembangunan, sebab sebagian besar akar persoalan sosial, ekonomi, ekologi berawal dari masalah kependudukan.
"Kita berharap kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tangerang terus meningkat melalui program KB," tukasnya.(RAZ/RGI)
Pemerintah Kota (Pemkot Tangerang) melakukan perombakan organisasi besar-besaran melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 102 pejabat.
TODAY TAG
Dunia penerbangan nasional bersiap menyambut sejarah baru. Pesawat komersial terbesar di dunia, Airbus A380-800 milik maskapai Emirates segera beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews