Connect With Us

Gugat Izin PT PRS, Puluhan Warga Pasir Bolang Geruduk Kantor Bupati

Mohamad Romli | Senin, 5 Maret 2018 | 18:00

Warga Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Tigaraksa melakukan aksi demontrasi di Kantor Bupati Tangerang, Senin (5/3/2018). (@TangerangNews / Mohamad Romli)


TANGERANGNEWS.com-Puluhan warga Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Tigaraksa melakukan aksi demontrasi di Kantor Bupati Tangerang, Senin (5/3/2018).

Aksi yang dikomandoi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia itu menggugat izin lingkungan pembangunan gedung baru PT Prima Rajawali Sukses yang berlokasi di desa tersebut.

Dalam orasinya, Yudianto, koordinator aksi itu mengatakan bahwa warga didua RT, yakni RT 03/01 dan RT 04/01 yang lokasinya berdekatan dengan lokasi bangunan pabrik tidak pernah menandatangani izin lingkungan atau izin warga terkait pembangunan gedung baru pabrik itu.

"Sehingga ketika pembangunan berlangsung, puluhan warga terdampak secara langsung," ujarnya.

Dampak yang ditimbulkan, lanjutnya, terjadinya kerusakan tembok rumah akibat getaran saat pemasangan tiang pancang sehingga menyebabkan tembok rumah warga retak. Sementara, dampak lainnya, terjadinya kebisingan sehingga kenyamanan warga pun terganggu.

Setelah satu tahun beroperasi, ternyata dampak kehadiran pabrik itu masih terjadi, diantaranya tercemarnya sumur warga, banjir serta kebisingan.

"Air sumur warga airnya tercemar, padahal mereka masih menggunakannya," tambahnya.

Ditambahkan Nuraeni, salah satu warga yang ikut aksi tersebut, buangan gas dari pabrik juga mengganggu pernafasan warga, karena jarak antara pabrik dengan pemukiman terlalu dekat.

"Kadang dada kami sesak dan sulit bernafas," katanya.

Persoalan ini, lanjutnya, karena sedari awal warga tidak dilibatkan dalam proses perizinan. Hal itu dikatakan oleh Siti Arah, warga yang juga merasa turut terdampak.

"Proses perizinan diserahkan ke pihak desa, sehingga kami tidak dilibatkan," ungkapnya.

Selain itu, warga juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait dokumen amdal pabrik, baik sebelum dan sesudah pabrik itu berdiri.

Masih kata Siti, warga sudah sering melontarkan protes ke pihak pabrik, namun sampai saat ini belum ada solusi atas tuntutan warga yang menginginkan hak-haknya dipenuhi.

"Selain itu, sejak beroperasi, warga sekitar tidak ada yang bisa bekerja di situ, kami hanya kena dampaknya," tukasnya.

Sebelumnya mereka juga menggelar aksi di kantor Desa Pasir Bolang, kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, kantor Kejaksaan Kabupaten Tangerang. Mereka juga menyerahkan berkas kepada pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.(RAZ/HRU)

MANCANEGARA
Jepang Butuh Ratusan Ribu Tenaga Kerja, Warga Negara Indonesia Lebih Disukai 

Jepang Butuh Ratusan Ribu Tenaga Kerja, Warga Negara Indonesia Lebih Disukai 

Rabu, 23 April 2025 | 12:03

Di tengah sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri, Jepang justru membuka peluang kerja yang sangat besar bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia.

TOKOH
HUT ke-32, Praktisi Komunikasi Gunawan Ajak Semua Pihak Kolaborasi Bangun Kota Tangerang 

HUT ke-32, Praktisi Komunikasi Gunawan Ajak Semua Pihak Kolaborasi Bangun Kota Tangerang 

Jumat, 28 Februari 2025 | 15:11

Sejak resmi menjadi kota administratif pada 28 Februari 1993 setelah sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang telah menginjak usia ke-32 pada Jumat, 28 Februari 2025.

TANGSEL
Dibangun Akhir Tahun, PSEL di TPA Cipeucang Bakal Ubah 1.000 Ton Sampah Jadi Listrik 15,7 Megawatt

Dibangun Akhir Tahun, PSEL di TPA Cipeucang Bakal Ubah 1.000 Ton Sampah Jadi Listrik 15,7 Megawatt

Kamis, 1 Mei 2025 | 22:28

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) bersiap menghadirkan fasilitas pengolahan sampah modern, yang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan mengubahnya menjadi energi listrik.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill