Connect With Us

Curhat Honorer di Tigaraksa ini Memilukan, Begini Kisahnya

Maya Sahurina | Selasa, 18 September 2018 | 18:45

Titin Maryati, 37 tahun, seorang pegawai honorer di instansi pemerintahan Kabupaten Tangerang. (TangerangNews.com/2018 / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Harapan bekerja sebagai pegawai honorer di instansi pemerintahan bagi Titin Maryati, 37, adalah suatu hari kelak bisa menjadi PNS. Namun, harapan itu pupus, saat namanya hilang sebagai tenaga honorer kategori 2 dari data Badan Kepegawaian Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Tangerang.

Titin yang mengajar sebagai guru honorer di SDN Matagara 2 Tigaraksa sejak tahun 2004 itu pun tak habis pikir, kenapa hal demikian bisa terjadi.

"Tahun 2010 data saya ada sebagai honorer. Tapi tahun 2013, pas mau ikut tes, saya enggak dapat nomor, karena data saya enggak ada," ujarnya kepada TangerangNews.com, Selasa (18/9/2018).

Titin semakin heran, karena pada saat rekrutmen CPNS 2013 itu, salah satu rekannya bisa ikut tes, padahal yang bersangkutan terpaut satu tahun masa honornya dengan dia.

"Bukan saya aja, banyak di Kecamatan lain juga. 12 orang di Pasar Kemis, di Tigaraksa ada 2 orang," jelasnya.

Menurutnya, meski data honorer banyak yang hilang saat berlangsungnya rekrutmen CPNS tersebut, namun anehnya kuota atau jumlah tenaga honorer di Pemkab Tangerang tidak berubah.

"Makanya kita sedih banget, maunya gimana? BKD (Badan Kepegawaian Daerah) harus bisa mempertanggungjawabkan," lirihnya.

Ia juga menuturkan telah mendatangi kantor BKPSDM Kabupaten Tangerang untuk mencari titik terang atas hal tersebut. Namun saat itu, ia hanya diminta melakukan pemberkasan ulang dan mendapatkan janji setelah diverifikasi data dirinya akan muncul kembali.

Saat itu, ia hanya mendapat jawaban mungkin data dirinya tercecer.

"Kata BKD (BKPSDM), mungkin tercecer datanya. saya ngumpulin lagi berkas-berkas, tetap aja gak ada (namanya tidak terdaftar sebagai K2)," jelasnya.

"Tapi pas waktunya tes, tetap tidak ada. Jadi saya tidak dapat nomor tes sampai sekarang," keluhnya.

Titin pun kemudian mendatangi Kantor Kementerian Aparatur Sipil Negara (Kemenpan) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, namun pihak Pemerintah Pusat itu pun tak dapat membantu, karena pemberkasan data berasal dari Pemerintah Daerah.

Titin pun tampak putus asa, karena begitu keluar kebijakan rekrutmen CPNS jalur umum di tahun 2018 ini, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan usia maksimal 35 tahun.

"Usia saya sudah 37 tahun, makanya saya tidak ada kesempatan lagi untuk jalur umum," tutupnya.

Saat TangerangNews.com mencoba mengkonfirmasi hal ini ke BKPSDM Kabupaten Tangerang,  Surya Wijaya, kepala badan yang menggawangi urusan kepegawaian itu tidak berada di kantor.(RMI/HRU)

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

KOTA TANGERANG
Besok Ada Job Fair Spesial HUT Kota Tangerang di Karawaci, Sediakan 1.450 Lowongan

Besok Ada Job Fair Spesial HUT Kota Tangerang di Karawaci, Sediakan 1.450 Lowongan

Senin, 2 Februari 2026 | 17:32

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) akan menggelar Job Fair Edisi HUT Ke-33 Kota Tangerang, di GOR Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, pada 3 Februari, pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.

AYO! TANGERANG CERDAS
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya

Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:36

Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.

NASIONAL
Tak Hanya Sedot Dana Pendidikan, Komisi X DPR Usul MBG Juga Ambil Anggaran Kesehatan dan Bansos

Tak Hanya Sedot Dana Pendidikan, Komisi X DPR Usul MBG Juga Ambil Anggaran Kesehatan dan Bansos

Senin, 2 Februari 2026 | 09:16

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menanggapi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program makan bergizi gratis (MBG).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill