TANGERANGNEWS-Raskin di lima desa yang terdiri dari dua kecamatan tidak diurus selama empat bulan oleh pemerintah setempat. Penyebabnya diduga karena kepala desa setempat tidak bisa menutupi alokasi anggaran untuk membayarnya ke Bulog, Provinsi Banten.

Kepala Badan Ketahanan  Pangan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Tangerang Didin Syamsudin melalui stafnya Subhan mengatakan, dua desa itu ada di Kecamatan Pasar Kemis, yakni desa Gelam Jaya dan desa Pasar Kemis. “Sedangkan tiga desa lagi saya lupa namanya, tetapi ketiganya ada di Kecamatan Cikupa,” ujar Subhan, hari ini.

Dia mengatakan, akibat dari tidak terserapnya raskin, warga di lima desa itu telah melaporkan diri kepada pengelola dimasing-masing kecamatan. Sebab, memang sudah empat bulan mereka tidak mendapat subsidi beras dari pemerintah. “Kami sendiri sudah meminta kepada camatnya untuk segera menegur kepala desa, karena ini kendalanya ada di kepala desa yang tidak meminta ke Bulog, kalau warga sih sudah pasti bayar setiap mengambil jatah raskin ini,” tuturnya.

Tahun 2010 ini, Kabupaten Tangerang mendapat jatah raskin sebanyak  172.933 rumah tangga sasaran (RTS) yang masing-masing RTS mendapat jatah  13 kilogram. Sedangkan kebutuhan raskin paling tinggi di Kabupaten Tangerang adalah kecamatan Teluknaga yang kebutuhannya mencapai 13.554 RTS. Kedua setelah Teluknaga adalah Pakuhaji sebanyak 12.174 RTS. “Ini memang murni karena kepala desanya yang tidak bertanggung jawab. Bukan kami, karena yang proses permintaannya adalah dari kepala desa lalu ke kecamatan, lalu ke kami dan kamu meneruskan ke Bulog,” katanya.

 

Sementara itu, Anggota komisi B DPRD Kabupaten Tangerang Muchlis dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pihaknya akan mendatangi Badan Ketahanan  Pangan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Tangerang untuk meminta penjelasan. Sebab, kata dia, apapun persoalan yang terjadi saat ini harus segera ditangani terlbih dahulu. “Kita nggak mau main salahkan kepala desa, ini kan sebenarnya bisa ditalangi dulu anggarannya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat,” tegasnya.

 

Muchlis mengatakan, berdasarkan studi banding ke Bangka , pemerintah daerah setempat lah yang menalangi terlebih dulu untuk alokasi anggaran. “Komisi B akan meminta Pemkab Tangerang agar mengalokasikan anggaran untuk mendistribusikan raskin,” tandasnya. (dira)